Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat suara terkait beredarnya surat keputusan (SK) yang disebut menonaktifkan 75 pegawai tidak memenuhi syarat tes untuk alih status menjadi ASN.
- Datangi Novel, Salsabila: Jika Berjuang untuk KPK Jangan Pakai Isu Rendahan
- Alarm Pergantian Kekuasaan
- Saatnya Novel Baswedan Unjuk Gigi Tangani Ferdy Sambo
Baca Juga
Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengamini adanya SK yang beredar. Salinan SK tersebut disampaikan kepada 75 pegawai TMS dalam peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN) sesuai perintah UU 19/2019 tentang KPK.
"Dalam surat tersebut, pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung, sampai dengan ada keputusan lebih lanjut," ujar Ali kepada wartawan, Selasa, 11 Mei 2021.
Hal itu sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh pimpinan, Dewan Pengawas (Dewas), dan pejabat struktural KPK.
Penyerahan tugas itu semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK agar tidak terkendala dan menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan.
"Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif, karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku," kata Ali.
Ia melanjutkan, pelaksaan tugas 75 pegawai tersebut selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk. KPK sendiri saat ini sedang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan TMS.
"KPK berharap dukungan media dan masyarakat untuk mengawal agar semua proses alih status pegawai KPK menjadi ASN bisa berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu," kata Ali. 
- KPK Segera Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
- KPK Ingin Angkat Penyelidik dan Penyidik Sendiri
- Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Geledah Kantor PT Hutama Karya
