KPK Perlu Hukum Mati King Maker dan Madam Bansos

Juliari Batubara (rompi oranye). Foto: RMOL.
Juliari Batubara (rompi oranye). Foto: RMOL.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak berhenti pada bekas Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara (JPB), dalam menuntaskan kasus korupsi bantuan sosial (bantos) dampak pandemi Covid-19. Seluruh pihak yang juga terlibat dalam kasus korupsi bansos ini harus ikut dijerat, tanpa terkecuali.


"Siapa pun yang terbukti terlibat korupsi bansos harus diproses hukum bersama-sama pelaku utamanya (eks) Mensos Juliari Batubara, termasuk 'Madam' dan 'anak Pak Lurah'," ujar pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Rabu, 17 Februari 2021.

Abdul menilai sosok "Madam" dan "anak Pak Lurah" atau siapapun yang terlibat dalam korupsi bansos harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Khususnya jika melakukan korupsi pada masa bencana seperti pandemi Covid-19.

Sementara politikus Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mengatakan korupsi bansos Covid-19 telah terlihat secara jelas oleh publik. "Korupsinya terlalu kasat mata. Korupsi uang untuk bantu rakyat yang hidupnya amat susah dan miskin karena Covid," kata Benny.

Dia pun secara khusus menyoroti pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej yang menilai Juliari Batubara serta tersangka suap ekspor benur, Edhy Prabowo layak dituntut dengan ancamana pidana mati.

"Yang dituntut publik sekarang agar 'king maker' dan 'Madam Bansos' dalam skandal dana bansos diungkap dan ditangkap segera," kata Benny.

Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej sebelumnya menyatakan Edhy Prabowo dan Juliari Batubara pantas dituntut pidana mati. Anggapan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang turut mencantumkan ancaman pidana mati.

Dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor mengatakan, tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Adapun hal yang dianggap memberatkan kedua mantan menteri Presiden Joko Widodo yakni melakukan kejahatan dalam keadaan darurat dan melakukan kejahatan dalam jabatan.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, mengaku memahami harapan masyarakat terkait penyelesaian kedua perkara tersebut, termasuk soal hukuman bagi para pelaku. Ali Fikri juga mengakui, secara normatif, dalam UU Tipikor terutama Pasal 2 ayat (2) hukuman mati diatur secara jelas ketentuan tersebut dan dapat diterapkan. 

“Akan tetapi bukan hanya soal karena terbuktinya unsur ketentuan keadaan tertentu saja untuk menuntut hukuman mati namun tentu seluruh unsur pasal 2 ayat (1) juga harus terpenuhi,” kata Ali Fikri dalam keterangan tertulis. 

Dalam menangani perkara dugaan suap benur di KKP dan bantuan sosial di Kemensos, KPK menjerat para pelaku dnegan ancaman hukuman maksimalnya. Dalam ketentuan UU Tipikor, ancaman pidana untuk mereka adalah penjara seumur hidup. 

“Perlu juga kami sampaikan bahwa seluruh perkara hasil tangkap tangan yang dilakukan KPK diawali dengan penerapan pasal-pasal terkait dugaan suap,” kata Ali Fikri. “Pengembangan sangat dimungkinkan seperti penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor bahkan penerapan ketentuan UU lain seperti TPPU.”