KPK Sasar 20 Parpol, Kembangkan Program Politik Cerdas Berintegritas

Ketua KPK RI, Firli Bahuri. Foto: Net.
Ketua KPK RI, Firli Bahuri. Foto: Net.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki lima program unggulan yang dilaksanakan pada tahun ini di samping program priorotas yang telah disusun sebelumnya. Kelima program unggulan itu antara lain, paku integritas yang bertujuan untuk meningkatkan integritas terhadap penyelenggara negara.


Ketua KPK, Firli Bahuri, mengatakan, pada tahun 2021 yang lalu, paku integritas telah diikuti oleh 10 kementrian/lembaga. Sementara tahun 2022 sebanyak 20 kementerian akan mengikuti program Paku Integritas ini.

Selain itu, program unggulan lainnya ialah Politik Cerdas dan Berintegritas. Adapun program ini, kata Firli, bakal menyasar 20 partai politik yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pendidikan politik cerdas dan berintegritas ini, kata Firli, akan dibagi menjadi 21 batch. Di mana batch pertama nantinya akan diikuti oleh Ketua Umum dan Sekjen dari masing-masing partai politik sementara batch selanjutnya dilakukan di masing-masing partai politik.  

Firli menjelaskan, mengapa KPK konsen dan fokus terhadap pendidikan politik cerdas dan berintegritas bagi partai politik. Sebab ia menentukan masa depan bangsa, kemudian juga menghasilkan pemimpin bangsa. Mulai dari tingkat desa hingga pimpinan negara, lalu partai politik memberi andil dalam menyusun regulasi, produk hukum apakah itu Perda, Perkada maupun Undang-undang melalui para kader-kadernya.

“Kenapa parpol kita jaga integritasnya. Karena menguasai suara rakyat, melahirkan wakil rakyat, menghasilkan para pemimpin dari Kades, Bupati, Walikota, Gubernur hingga pimpinan nasional, karenanya kami menjadi konsentrasi untuk ikut andil dalam rangka membangun politik cerdas dan berintegritas,” kata Firli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa, 12 April 2022.

Itulah mengapa, kata Firli, dalam berbagai kesempatan ia terus menggaungkan orkestrasi pemberatasan korupsi yang menyentuh kamar-kamar kekuasaan tak terkecuali partai politik selain tiga cabang kamar kekuasaan lain yakni eksekutif, yudikatif dan legislatif.

“Padahal, parpol itu bukan cabang kekuasaan karena mereka sejatinya adalah “pohon kekuasaan,” kata dia. “Mereka memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung  kepada eksekutif, legislatif dan yudikatif, tapi juga kepada seluruh kekuatan yang ada dalam masyarakat demokratis ini.”

Firli berharap agar para pemimpin maupun elit partai politik memberi andil pada tidak hanya untuk meniadakan peluang terjadi korupsi, tetapi juga tidak membiarkan praktik-praktik yang ramah dengan korupsi dan perilaku koruptif berkembang dalam sistem.

“Karena korupsi dalam sistem sangat terkait dengan penggunaan uang negara, maka tugas para para pemimpin adalah harus memastikan bahwa tiap rupiah uang negara dipergunakan secara benar dan hanya untuk kepentingan rakyat dan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan  kemakmuran rakyat,” kata Firli.