KPPAA: Revisi Qanun Jinayat agar Memiliki Perspekstif Perlindungan Anak

Ilustrasi. Foto: net
Ilustrasi. Foto: net

Komisi Pengawas dan Perlindungan Anak (KPPA) Aceh, Firdaus Nyak Idin, menyambut baik terkait rencana Dewan Perwakilan Rakyat Aceh merevisi Qanun Jinayat agar memiliki perspektif perlindungan anak. Apalagi, akhir-akhir ini kasus pelecehan seksual marak terjadi di Aceh.


Firdaus hakulyakin KPPAA dalam waktu dekat LBH Banda Aceh dan Kontras Aceh akan segera mengirimkan hasil kajian revisi Qanun Jinayat tersebut. Wacana ini disampaikan Komisi I DPR Aceh untuk memperkuat poin-poin dan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

"Intinya, revisi yang dilakukan adalah hanya revisi minor dan skala kecil. Hanya khusus untuk sekitar 6 pasal terkait kekerasan seksual terhadap Anak," kata Firdaus Nyak Idin di Banda Aceh, Sabtu, 19 Juni 2021. 

Menurut Firdaus, revisi beberapa poin dalam Qanun Jinayat itu tak akan mengurangi jumlah jarimah. Revisi juga tidak akan mengurangi peran Mahkamah Syar'iyah. 

Sebaliknya, hal ini akan memperkuat fungsi qanun dan peran MS dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak. KPPAA, kata Firdaus, terlibat intens dalam kajian yang dilakukan LBH Banda Aceh dan Kontras Aceh. 

Firdaus mengatakan KPPAA berharap hasil kajian ini bisa segera direalisasi di DPRA dan diterapkan oleh aparat penegak hukum di semua tingkatan. Sehingga tak terjadi lagi dualisme hukum terkait perlindungan anak.

"Dengan demikian Aceh bisa lebih fokus membangun pemenuhan hak dan perlindungan anak yang lebih komprehensif dan progresif," ujarnya.

Menurut informasi yang kami terima, bahkan sebenarnya LBH Banda Aceh dan Kontras Aceh sudah sejak akhir tahun 2020 lalu telah mempersiapkan policy brief terkait revisi Qanun Jinayat.