Kebijakan Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak mentah kelapa sawit (cruid palm oil) serta bahan baku pembuatan minyak minyak goreng sangat berimbas kepada petani sawit. Di samping itu, harga minyak goreng tak kunjung turun, alias masih mahal.
- Ekspor CPO di Pelabuhan Aceh Lesu, Bea Cukai: Produksi Sawit Terbatas
- Selisih Harga Sawit Aceh dengan Provinsi Lain Capai Rp 650 Per Kilogram
- Awasi Akalan-akalan Pabrik Sawit, Petani: Jika Nakal Dilapor
Baca Juga
Bekas Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu, mengatakan kebijakan itu telah merugikan petani sawit sekitar Rp 1 hingga 2 triliun per hari. Bahkan, menghilangkan pendapatan negara sekitar Rp 10 triliun per bulan.
"Selanjutnya, menghilangkan peroleh devisa sekitar Rp 1,5 miliar dolar AS per bulan,” kata Said Didu, dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa, 17 Mei 2022.
Di sisi lain, kata dia, kebijakan ini juga tidak kunjung membuat masyarakat Indonesia kembali merasakan harga minyak goreng yang terjangkau. Harga minyak goreng masih tinggi sebagaimana sebelum kebijakan pelarangan ekspor diambil Jokowi.
Bahkan masih dua kali lipat dari harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter yang pernah ditetapkan pemerintah. “Sementara harga migor (minyak goreng) tetap tinggi,” kata Said Didu. 
- Aceh hanya Terima Rp33,2 miliar dari DBH Sawit, ini Tanggapan Apkasindo
- Harga TBS Sawit di Aceh Utara Capai Rp 2 Ribu Per Kilogram
- Harga TBS Sawit di Aceh Timpang dengan Ketetapan Pemerintah Jelang Idul Adha
