Pemerintah pusat didorong agar menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara menyeluruh dan serentak terutama di Pulau Jawa.
- Kampus Disebut Rentan Terjadi Kekerasan Seksual
- USK Siap Sesuaikan Kurikulum Terkait Lulusan tanpa Skripsi
- Azis Syamsuddin Hanya Akui Robin sebagai Orang Dalam di KPK
Baca Juga
Dorongan atau rekomendasi itu disampaikan oleh perhimpunan dokter‐dokter spesialis yang terdiri dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI).
Baru‐baru ini kasus Covid‐19 di Indonesia meningkat sangat tajam. Berdasarkan data kasus harian dari Satgas Covid‐19 pada 15 Mei 2021 angka penambahan kasus Covid‐19 yaitu 2385 kasus. Kemudian kasus perlahan meningkat dan semakin meningkat tajam, tercatat pada 15 Juni terdapat 8161 kasus, 16 Juni terdapat 9.944 kasus dan kasus per 17 Juni 2021 sebanyak 12.624 kasus.
"Jika dibandingkan dengan data 15 Mei, terjadi peningkatan kasus pada 17 Juni sekitar 500 persen, diikuti dengan peningkatan kasus kematian berkaitan dengan Covid‐19," bunyi keterangan seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat, 18 Juni 2021.
Berdasarkan dari Dinkes DKI Jakarta bed occupation rate (BOR) untuk ruang isolasi dan ICU sudah hampir penuh. Data sampai 17 Juni 2021 tercatat sekitar 8.000 tempat tidur isolasi yang tersedia, sudah terisi 84 persen dan ruang ICU sudah terisi 74 persen. Sistem Kesehatan Indonesia dapat colaps jika pihak yang berwenang dan terlibat tidak segera melakukan upaya‐upaya maksimal untuk penanganan Covid‐19 ini.
Berdasarkan data kasus Covid‐19 harian, sejak diberlakukannya PPKM pada 11 Januari 2021, kasus pada Februari mulai turun. Pada awal‐awal Covid‐19 hanya di Jakarta, pembatasan kegiatan masyarakat dapat hanya di DKI Jakarta. Namun, setelah merebak, maka pembatasan harus semua wilayah, terutama se‐Jawa.
Pada awalnya pembatasan dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, seperti PSBB, sekarang kewenangan ditentukan oleh pemerintah pusat melalui PPKM. Pemberlakuan PPKM di berbagai wilayah terutama se‐Jawa terlihat penurunan angka kasus pada bulan Februari. Namun, saat ini kasus Covid‐19 kembali menaik tajam pada Juni dan merebak di berbagai wilayah di Indonesia.
Setelah memberlakukan PPKM secara menyeluruh dan serentak terutama di Pulau Jawa, perhimpunan dokter‐dokter spesialis meminta kepada pemerintah atau pihak yang berwenang memastikan implementasi serta penerapan PPKM yang maksimal.
Langkah lain, pemerintah atau pihak yang berwenang juga direkomendasikan melakukan percepatan dan memastikan vaksinasi tercapai sesuai standar.
Pada sisi lain, diminta agar semua pihak lebih waspada terhadap varian baru Covid‐19 yang lebih mudah menyebar, mungkin lebih memperberat gejala, mungkin lebih meningkatkan kematian, dan mungkin menghilangkan efek vaksin.
Mereka juga mendesak tracing dan testing dengan lebih massif," isi keterangan tertulis perhimpunan dokter‐dokter spesialis yang dikeluarkan hari ini.
Poin terakhir rekomendasi mereka, agar masyarakat selalu dan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tidak berpergian jika tidak mendesak, menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan lainnya.
Mari kita sama-sama 'menderita' dan bersama‐sama berusaha sangat keras dan sangat maksimal dalam waktu yang singkat untuk kemudian bersama‐sama terbebas dari penderitaan ini untuk waktu yang panjang," tutup keterangan pers itu yang diakhiri dengan tanda tangan setiap instansi. 
- Gelombang Baru Covid-19 Mengancam Ekonomi 2023, Indonesia Jangan Terlambat Bersikap
- Jokowi Sebut Pencabutan PPKM Bukan untuk Gagah-gagahan
- PPKM Dicabut, Pemerintah Diminta Hapus Kebijakan Vaksinasi Covid-19
