Malik Mahmud Ingatkan Pengurus PA untuk Terus Perjuangkan Bendera Aceh

Ketua Tuha Peut DPA PA, Malik Mahmud Al Haythar, saat menutup Mubes ke III PA di Hermes Hotel, Banda Aceh. Foto: Fauzan/RMOLAceh.
Ketua Tuha Peut DPA PA, Malik Mahmud Al Haythar, saat menutup Mubes ke III PA di Hermes Hotel, Banda Aceh. Foto: Fauzan/RMOLAceh.

Ketua Tuha Peut Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), Malik Mahmud Al Haythar mengingatkan pengurus DPA PA periode 2023-2028 untuk memperjuangkan secara terus menerus pelaksanaan Qanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.


"Pelaksanaan Qanun Bendera dan lambang Aceh Ini amat penting dan diutamakan," ujar Malik Mahmud Al Haytar saat penutupan Musyawarah Besar (Mubes) ke III PA di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Ahad malam, 26 Februari 2023.

Selain itu Malik Mahmud yang saat ini menjabat Wali Nanggroe Aceh ini meminta pengurus DPA PA periode 2023-2028, yang kembali dipimpin oleh Muzakir Manaf (Mualem), untuk tetap memperjuangkan implementasi butir-butir Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang sudah disepakati.

"Penting untuk kami ingatkan kepada pengurus Partai ke depan bahwa tanggungjawab utama Partai Aceh sebagai pengemban amanah untuk memperjuangkan dan mengawal implementasi MoU  Helsinki semakin berat," kata Malik dihadapan Ketua DPA PA terpilih, Muzakir Manaf (Mualem) dan sejumlah kader PA serta tamu undangan lainnya.

Menurut Malik, sudah menjadi tugas utama PA untuk memperjuangkan dan mengawal implementasi MoU Helsinki demi tercapainya cita-cita dan keinginan bangsa Aceh. Hal tersebut sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Almarhum, Wali Nanggroe Tgk Hasan Tiro.

"Pengurus Partai Aceh harus terus melakukan upaya perjuangan untuk mewujudkan implementasi MoU Helsinki sampai dengan tuntas serta realisasi seluruh poinnya terlaksana," tegas Malik.

Malik juga meminta pengurus partai untuk memenangkan Partai Aceh dalam Pemilu dan Pilkada tahun 2024 mendatang di Aceh. Kemudian Partai Aceh juga harus melakukan upaya untuk memperkuat kelembagaan Komite Peralihan Aceh (KPA) dalam sistem Pemerintah Aceh.

Nasib Mantan Kombatan dan Korban Konflik

Pada Acara penutupan Mubes tersebut, Bekas Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut juga berpesan agar Partai Aceh untuk terus membina dan memberdayakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat agar lebih sejahtera dan makmur. Termasuk mengupayakan kemakmuran bagi mantan kombatan dan korban konflik.

"Terakhirnya, saya minta kepada Partai Aceh untuk membina dan mengedukasi para legislator dari Partai Aceh untuk wajib loyal dan peduli kepada partai dan seluruh rakyat," sebut Malik.

Dalam penutupan Mubes ke III Partai Aceh turut hadir yakni, bekas ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh periode 2009-2014, Hasbi Abdullah, Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab alias Tu Sop dan bekas Gubernur Aceh yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA) Irwandi Yusuf. Selain itu tampak hadir sejumlah pimpinan Partai politik nasional maupun lokal.