Man of Flexibility, Gelar Baru Jokowi

Presiden Joko Widodo. Foto: Net.
Presiden Joko Widodo. Foto: Net.

Presiden Joko Widodo mendapat “gelar” baru: Man of Flexibility. Julukan ini diberikan publik terkait sikap Jokowi--sapaan Joko Widodo--yang membolehkah Rektor Universitas Indonesia merangkap jabatan sebagai komisaris di sebuah badan usaha milik negara.


Sebelumnya, Jokowi mendapatkan gelar King of Lips Service dari BEM Universitas Indonesia dan The Guardian of Oligarch dari BEM Universitas Udayana. Gelar baru itu disematkan cendekiawan muda, Ulil Abshar Abdala.

Ulil mengucap kalimat itu setelah melihat unggahan Twitter dari seorang dokter jantung Indonesia, Berlian Idris. Berlian mengunggah berita tentang sikap Jokowi yang memperbolehkan Rektor UI Ari Kuncoro merangkap jabatan.

Di satu sisi, dia turut mengunggah video lama Presiden Joko Widodo, yang tegas menolak adanya rangkap jabatan dalam kabinet. Video itu sendiri direkam di periode pertama Jokowi memimpin negeri. 

Jokowi tidak ingin ada pejabat atau menteri yang merangkap jabatan. Jokowi khawatir kerja para pejabat menjadi tidak terarah jika mereka merangkap dengan kerja yang lain.

“Tidak boleh rangkep-rangkep jabatan. Kerja di satu tempat aja belum tentu bener kok,” begitu kata Jokowi kala itu.

Kicauan ini lantas disambar oleh Ulil Abshar Abdala dengan kalimat, “man of flexibility”.

Penunjukan Ari Kuncoro, Rektor UI, terus disorot publik setelah PP 68/2013 tentang Statuta UI direvisi menjadi PP 75/2021 oleh Presiden Jokowi.

Dalam aturan baru itu, Rektor UI hanya dilarang merangkap menjadi direksi BUMN/BUMD/swasta. Sementara sebelumnya, dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat BUMD/BUMN, termasuk di dalamnya menjadi komisaris. 

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) 68/2013 menjadi PP 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) sudah melalui pembahasan panjang dan dilakukan sesuai mekanisme.


Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia Saleh Husin menegaskan bahwa pembahasan revisi Statuta UI tidak dilakukan sekejap mata seperti dipolemikkan sejumlah pihak.

"Seingat saya, proses revisi statuta UI sudah sejak akhir 2019 dan melibatkan banyak pihak, termasuk lintas kementerian," ujar Saleh Husin seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Rabu, 21 Juli 2021.

Saleh mengaku juga sudah menerima salinan statuta yang baru dan akan dipelajari terkait substansi aturan tersebut. Saleh mengatakan akan memelajari keputusan baru itu.

Saleh juga berterima kasih statuta baru itu akhirnya selesai dibahas. Dia menilai aturan baru itu mengatur banyak hal mendasar yang menjadi pegangan UI. 

PP 75/2021 tentang Statuta UI telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2021 dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada 2 Juli 2021.