Aliansi Pemuda Aceh Menggugat (APAM) berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Aceh. Mereka menilai Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hanya bekerja untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan rakyat Aceh.
- Sempat Bermalam, Massa Tolak PT BMU Akhirnya Tinggalkan Kantor Gubernur
- Massa Aksi Tolak PT BMU Bermalam di Kantor Gubernur Aceh
- Tiba di Patung Kuda, Partai Buruh Bawa Enam Tuntutan
Baca Juga
"Kami mendesak penegak hukum yang datang hari ini ke Aceh, untuk serius dan benar-benar dalam menyelidiki kasus-kasusu yang ada di Aceh," kata Heri Safrijal, koordinator aksi tersebut, Senin, 25 Oktober 2021.
Seharusnya, kata Heri, Gubernur Aceh dan DPR Aceh bersikap adil kepada masyarakat Aceh. Namun kedua lembaga itu malah membuat sejumlah proyek yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat Aceh.
Permasalahan yang terjadi pada proyek tahun jamak, alokasi dana refocusing, dan pengadaan kapal Aceh hebat adalah contoh buruknya keberpihakan lembaga eksekutif dan legislatif di Aceh pada kepentingan masyarakat.
Dalam aksi itu, demonstran juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi, yang memeriksa sejumlah pejabat di Aceh di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh benar-benar menghadirkan keadilan dengan menyeret oknum-oknum yang memainkan uang rakyat Aceh untuk kepentingan mereka sendiri ke meja hijau.
“Hukum jangan sampai tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Kami meminta hari ini KPK, kejaksaan, dan kepolisian benar serius menangkap oknum-oknum yang terlibat memainkan APBA," kata Heri. 
- Sistem SPSE Pemerintah Aceh Alami Gangguan, Pengguna Diminta Sesuaikan Jadwal Tender
- Reza Saputra Dilantik jadi Kepala BPKA
- Pemerintah Aceh Pastikan akan Tetap Gelar Pawai Takbir Keliling Idul Fitri 1445 H
