Masyarakat Indrajaya Pidie Minta Pemerintah Bangun Jembatan dan Tanggul untuk Persawahan

Akses jalan persawahan di Desa Bluek Ulee Gampong, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie. Foto: Ist.
Akses jalan persawahan di Desa Bluek Ulee Gampong, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie. Foto: Ist.

Masyarakat Bluek Ulee Gampong, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie meminta perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pidie maupun Pemerintah Aceh terhadap kondisi fasilitas umum masyarakat setempat.  


Tokoh masyarakat setempat, Abubakar, mengatakan ada tiga persoalan yang sangat dikeluhkan masyarakat yang sangat memerlukan perhatian serius pemerintah. Pertama, kata dia, pembangunan jembatan penghubung persawahan Balee Labu dengan Blang Paya agar segera dapat direalisasikan segera.

Selama ini, kata Abubakar, masyarakat membuat jembatan tersebut dengan bambu yang sekarang sangat tidak layak lagi untuk dilalui. Bahkan, mengancam keselamatan.

Abubakar mengatakan, jembatan tersebut adalah akses penyeberangan petani untuk mengangkut hasil panen atau mengangkut pupuk untuk kebutuhan pertanian. “Saat ini kami sangat terkendala tidak ada jembatan, maka mau tidak mau kami harus mencari jalur alternatif dan memutar jauh untuk bisa pergi ke sawah masing-masing dan ini tentu akan menambah biaya operasional kami para petan,” kata Abubakar.

Selain itu, Abubakar mengatakan, masyarakat sangat membutuhkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan tanggul. Karena ketiadaan tanggul mengakibatkan persawahan masyarakat tak ada air dan terancam gagal panen.

Abubakar menyebutkan, akses air dari sungai Lameu menuju Bluek Arab mestinya lancar tidak ada kendala. Namun setelah tanggul patah telah mengakibatkan akses air terkendala dan tidak lagi mengaliri persawahan masyarakat.

“Karena tanggulnya patah maka airnya terbuang ke sungai lain dan ini membuat terkendala petani di persawahan Bluek Arab yang sawahnya sangat membutuhkan air,” kata dia. “Kami mohon bantulah untuk pengerasan jalan ini yang sangat memprihatinkan, pakah itu Pemerintah Kabupaten Pidie maupun Pemerintah Aceh.”