Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menilai implikasi yang sangat besar terhadap angka kemiskinan di Aceh bukan hanya soal makan. Seperti survey Badan Pusat Statistik (BPS).
- Kejati Didesak Ungkap Dugaan Keterlibatan Bekas Pejabat Daerah dalam Kasus PSR Subulussalam
- Hampir Tiga Bulan Naik Status, Kasus PSR Aceh Jaya Belum Ada Penetapan Tersangka
- Pergeseran Masa Tanam Petani Aceh Besar Demi PON Wajib Dikaji Ulang
Baca Juga
“Kenaikan jumlah penduduk miskin yang harus diingat bahwa, kebijakan Pemerintah Aceh yang terindikasi besar terhadap kemiskinan di Aceh," kata Alfian kepada Kantor Berita RMOLAceh, Jumat, 20 Januari 2023.
Ironinya, kata Alfian, kebijakan pemerintah tidak menjadi indikator analisis atau survei. Seharusnya pemerintah dipertimbangkan, sebab angka kemiskinan bukan persoalan objek. Namun juga tentang kebijakan.
Alfian mengatakan, padahal Aceh mempunyai anggaran yang cukup besar dalam mengelola suatu daerah. Jika dimanfaatkan dengan baik, angka kemiskinan tidak akan meningkat drastis.
Menurut Alfian, kebijakan Pemerintah Aceh selama ini tidak menyentuh secara lansung dalam menekan angka kemiskinan. "Saya pikir ini yang perlu dievaluasi oleh pemerintah daerah anggaran besar tapi tidak mampu menurunkan,” kata Alfian.
Sayangnya, kata dia, akibat kebijakan yang salah justru pemerintah melempar handuk ke rakyat. Semata-mata hal ini disebabkan karena kesalahan rakyat sendiri.
Untuk itu, Alfian meminta Pemerintah Aceh harus mengambil kebijakan yang berdampak lansung terhadap kesejahteraan rakyat. Karena yang menjadi persoalan kemiskinan di Aceh, kata dia, ialah sistem atau kebijakan.
“Sistem pemerintahan itu yang salah,” kata dia. Selain kebijakan pemerintah, menurut Alfian, kemiskinan makin meningkat dan tak terbendung karena inflasi tinggi dan persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM). Bahkan stoknya dikurangi, juga mahal.
"Hal ini berdampak buruk pada masyarakat Aceh terutama pada nelayan kita yang sangat terbatas diberikan kuota minyak," sebut dia.
- Kejati Didesak Ungkap Dugaan Keterlibatan Bekas Pejabat Daerah dalam Kasus PSR Subulussalam
- Hampir Tiga Bulan Naik Status, Kasus PSR Aceh Jaya Belum Ada Penetapan Tersangka
- Pergeseran Masa Tanam Petani Aceh Besar Demi PON Wajib Dikaji Ulang
