MaTA Menduga Ada Upaya Pengelembungan SilPA 2023

Ilustrasi. Foto: net.
Ilustrasi. Foto: net.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menduga ada upaya  penggelembungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. Tujuannya agar dapat dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) di 2024. 


"Apakah ini yang disebut ada upaya pengelembungan anggaran SiLPA untuk keperluan pihak tertentu di tahun 2024?," kata Alfian di Banda Aceh, Jumat, 2 Februari 2024.

Alfian menilai, adanya penggelembungan, berupa kelebihan hitungan estimasi SiLPA tahun 2023 yang dimuat dalam dokumen R-APBA 2024, patut diduga dilakukan secara sengaja. Hal tersebut dikatakan Alfian untuk mengkritisi surat yang dikeluarkan oleh Sekda Aceh kepada Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) terkait tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Anggaran Perencanaan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2024.

Menurut Alfian, berdasarkan Realisasi APBA-P 2023, Serapan Anggaran APBA-P 2023 tercatat sebesar 97,7 persen, sisa yang tidak terserap 2,3 persen. Hal tersebut berarti dari anggaran APBA-P sebesar Rp11.621.219.098.956, yang terpakai hanya sebesar Rp 11.353.931.059.680. 

"Jadi, sisa (Rp) 267.288.039.276 yang tidak terealisasi sampai dengan tahun anggaran 2023 berakhir kemudian menjadi SiLPA," ujar Alfian.

Kata Alfian, dalam pembahasan RAPBA 2024, antara TAPA dan Banggar DPRA, perkiraan SiLPA tahun anggaran 2023 berubah menjadi Rp 400 Miliar. Jumlah tersebut bertambah sekitar Rp 132.711.960.724 atau sekitar 33,2 persen dari SilPA, yang dihitung berdasarkan Realisasi Keuangan APBA-P 2023 Per-SKPA sampai dengan 31 Desember 2023. 

"Karena jika SiLPA APBA-P tahun anggaran 2023 sebesar (Rp) 400 Miliar, maka serapan anggaran 2023 sebesar 96,6 persen, yang berarti 3,4 persen anggaran tidak terserap," ujarnya.

Menurut Alfian, tidak dibenarkannya rasionalisasi anggaran dalam R-APBA 2024, dengan alasan sumber anggaran yang terikat, merupakan kebijakan tidak memiliki dasar. Dan hal itu diduga untuk membatasi pengelolaan anggaran dengan sumber - sumber yang memiliki nilai besar, terutama pada Pokok Pokok Pikiran (Pokir).

"Jadi upaya tersebut menjadi pesan memberi perlindungan kepada afiliasi politik untuk mengelola anggaran tanpa aturan. Dan ini menjadi ancaman bagi SKPA apabila terjadi temuan karena sangat berpotensi menjadi permasalahan hukum di kemudian hari," kata Alfian.

Alfian mengatakan, Sekda Aceh, perlu memahami bahwa rasionalisasi merupakan prinsip melekat dalam penganggaran, terlepas dari mana pun sumber anggarannya.

"Jadi kebijakan tidak membenarkan rasionalisasi bukan hanya keliru, akan tetapi upaya untuk membangun kembali Appendix jilid II dimana Appendix Jilid I gagal karena terjadi temuan oleh BPKP saat itu," kata Alfian.

Tidak hanya itu, kata Alfian, kalau benar dengan memasukkan program-program baru dalam Pokir, sehingga Pokir yang sebelumnya berjumlah Rp 400 miliar, bengkak menjadi Rp 1,2 triliun, maka hal tersebut patut dikoreksi dan segera dievaluasi kembali.

"Sebab tidak terjadi keseimbangan dan ini menjadi inflasi makin tinggi dan beban fiskal bagi daerah bertambah besar. Anggaran untuk rakyat Aceh, bukan untuk kepentingan elit dan politisi," kata Alfian.

Kalau ini benar terjadi, lanjut Alfian, maka dapat dipastikan Aceh kembali jatuh. Sebab karna rakyat tidak berdaya secara ekonomi karena keuangan dikendalikan oleh elit dan politisi.

Untuk itu, Alfian mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki untuk bisa menormalkan penganggaran Aceh yang sedang terjadi saat ini. Sehingga Aceh masih punya harapan, mengingat tahun anggaran 2024 sudah berjalan, tapi proses pengesahan anggaran belum juga tuntas.

"Kemudian kami juga mendesak untuk memastikan tidak terjadi cawe-cawe anggaran kembali. Penegasan ini penting kami sampaikan, sehingga kinerja PJ tidak diragukan oleh rakyat Aceh," tegas Alfian.