Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menilai bahwa partai politik (parpol) tidak konsistensi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Apalagi menurutnya rata - rata yang terjerat kasus korupsi berasal dari Parpol.
- Pergeseran Masa Tanam Petani Aceh Besar Demi PON Wajib Dikaji Ulang
- Panwaslih Didesak Tuntaskan Tangani Pelanggaran Pemilu 2024
- MaTA Menduga Ada Upaya Pengelembungan SilPA 2023
Baca Juga
"Apa yang terjadi selama ini sebenarnya merupakan bagian dari kemunduran partai politik dan demokrasi itu sendiri, tak terkecuali di Provinsi Aceh," kata Alfian, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Selasa, 1 November 2022.
Dia mencontohkan, penyambutan Irwandi Yusuf bak pahlawan saat mendarat di Bandara SIM, Blangbintang, Aceh Besar, Ahad, 30 Oktober 2022 lalu. Hal tersebut kata Alfian merupakan sesuatu yang tak perlu dibangga-banggakan.
"Dulu Abdullah Puteh (eks gubernur Aceh) pada saat itu juga dipeusijuk sama juga seperti ini kejadian Irwandi kemarin," ujar Alfian.
Dia menjelaskan, apa yang terjadi saat ini sudah tergambarkan tekanan sosial masyarakat Aceh seolah-olah koruptor itu hal yang biasa dibandingkan dengan pencuri ayam yang pelakunya perlu ditindak, baik itu secara kekerasan maupun secara hukum yang setimbal
"Secara tatanan sosial pencuri ayam juga dihakimi sangat berlebihan, sementara koruptor ini ada kesan memaklumi apa yang sudah dia lakukan. Padahal sebuah tindakan korupsi itu sangat berpengaruh pada tatanan masyarakat," jelas dia.
Alfian menyebutkan, bahwa ekonomi Aceh yang buruk begitu juga dengan tingginya angkan stunting. Hal ini menunjukkan Pemerintahan di Aceh masih korup dan tidak ada tindakan pembenahan sama sekali.
"Kalau ini tidak mau dibenah bagaimana peluang-peluang tindak pidana korupsi tidak terjadi lagi kedepan," kata dia.
Alfian mengatakan, tidak ada yang bisa diambil contoh tauladan dari seorang koruptor. Bagi dia, koruptor tetaplah koruptor dan jelas tidak ada alasan untuk membanggakannya.
- Pilkada Aceh, Partai Politik Perlu Usung Calon dari Eksternal
- Pergeseran Masa Tanam Petani Aceh Besar Demi PON Wajib Dikaji Ulang
- Hukuman Dirut RS Arun Diperberat: Delapan Tahun dan Uang Pengganti Rp 16 Miliar
