Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, meminta Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam hal ini Pj Gubernur Aceh harus memastikan calon Direktur Utama (Dirut) PT Bank Aceh Syariah (BAS) orang yang profesional dan amanah.
- Posisi Dirut Bank Aceh Dianggap Lebih Layak Dihuni dari Internal
- Pemilihan Dirut Bank Aceh, PAKAR: Semua Pihak Harus Menerima Konsekuensi dari Seleksi Terbuka
- Seleksi Dirut Bank Aceh Syariah Diduga Belum Sepenuhnya Terbuka
Baca Juga
"Pj Gubernur memiliki tanggungjawab besar untuk memastikan Dirut BAS kedepan itu orang-orang yang profesional dan amanah," kata Alfian kepada Kantor Berita RMOLAceh, Senin, 21 November 2022.
Alfian menyebutkan, Pj Gubernur Aceh dan kepala daerah kabupaten/kota sebagai PSP wajib melahirkan manajemen baru PT BAS yang kredibel, inovatif, kreatif, dan profesional untuk mengelola bank milik rakyat Aceh tersebut.
"Artinya PSP dalam hal ini Pj Gubernur harus punya tanggungjawab besar untuk melahirkan calon manajemen yang baru," kata dia.
Alfian melihat, selama ini para PSP tidak ada perubahan, padahal bank Aceh sudah berdiri sangat lama dan memiliki saham yang sangat besar. Namun hal ini tidak sesuai dengan mandat Qanun Aceh.
Menurut dia, Qanun Aceh memberikan mandat bahwa bank syariah itu wajib menjadi andalan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga memiliki tanggungjawab untuk kesejahteraan rakyat Aceh.
"Secara mandat qanun itu sebenarnya yang menjadi perhatian semua publik hari ini, sehingga pemimpin kedepan itu memang sesuai pesan punya visi yang jelas terhadap Aceh," jelas diam
Dia menekankan, Pj Gubernur Aceh sebagai PSP memanggil orang-orang yang memiliki pemahaman tentang bank dan berintegritas untuk meminta saran dan masukan terhadap perbankan.
Alfian mengatakan, Pj Gubernur tidak cukup hanya memandatkan proses rekrutmen Dirut BAS kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN). Sebelum itu, PSP perlu meminta masukan dari orang-orang yang paham terutama tokoh-tokoh Aceh terkait pengelolaan Bank Aceh ini.
Menurut Alfian, selama ini bank Aceh hanya dinikmati orang-orang terbatas terutama secara internal. Misalnya kepala daerah selaku PSP menikmati seperti difasilitasi biaya perjalanan dinas.
"Saya pikir pola-pola ini juga kita berharap kepada para PSP untuk segera dihentikan," katanya.
Alfian menyampaikan, bahwa Bank Aceh yang dikelola merupakan bank rakyat Aceh dan menyimpan banyak uang rakyat Aceh pula. Sehingga penting kemudian menempatkan seorang pimpinan yang profesional dan amanah.
- Kejati Didesak Ungkap Dugaan Keterlibatan Bekas Pejabat Daerah dalam Kasus PSR Subulussalam
- Hampir Tiga Bulan Naik Status, Kasus PSR Aceh Jaya Belum Ada Penetapan Tersangka
- Sistem SPSE Pemerintah Aceh Alami Gangguan, Pengguna Diminta Sesuaikan Jadwal Tender
