Melihat Indonesia dari Sabang

Ilustrasi. Foto: Net.
Ilustrasi. Foto: Net.

SELAMA ini, hanya ada satu cara klasik melihat Indonesia dari Aceh. Yaitu melalui bendera merah putih. Jika bendera merah putih masih meriah dikibarkan, maka itu pertanda Aceh masih bagian utuh dari Indonesia.

Namun, cara ini sudah tidak relevan lagi. Karena konflik sudah berlalu 17 tahun lamanya, sama dengan perayaan 17 Agustus yang akan segera tiba.

Pada masa konflik, menggerakkan warga memasang bendera merah putih itu relevan lantaran ada bendera tandingan yaitu bendera bintang beulun, bendera yang dipahami sebagai lambang state.

Sekarang, ketika konflik sudah berlalu menggerakan warga untuk menaikkan bendera seperti gerakan 10 juta bendera seperti mengindonesiakan warga Indonesia yang tinggal di provinsi Aceh. Tidak elok mengajari nasionalisme kepada pemodal perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Perlu cara baru melihat Indonesia dari Aceh. Cara itu, harus bernilai historis sekaligus futuristik yaitu dengan melekatkan nama proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno-Hatta pada Pelabuhan Balohan Sabang menjadi Pelabuhan Soekarno - Hatta.

Nama itu, secara simbolik memperkuat simbol yang sudah ada selama ini yaitu melalui lagu ciptaan R. Suharjo: Dari sabang sampai merauke/ Berjajar pulau pulau/ Sambung menyambung menjadi satu/ Itulah indonesia…

Jika di Sabang ada pelabuhan Soekarno - Hatta, di Jakarta ada bandara Soekarno - Hatta dan di Papua misalnya ada jalan trans Soekarno - Hatta maka ini menjadi simbol baru yang futuristik tentang NKRI. Disebut futuristik karena yang hendak dicapai dari pembangunan Indonesia diantaranya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan begitu, Pemerintah pun mendapat legitimasi baru dan kuat untuk membangun kembali Sabang dan pelabuhannya menjadi Kota dengan wajah dan visi kemaritiman dan pariwisata Indonesia sehingga dunia melalui Selat Malaka dapat mengetahui bahwa Indonesia itu tidak hanya Bali dan Jakarta belaka.

Apa efeknya? Presiden RI, Joko Widodo dapat memerintahkan Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Penjaitan untuk menaruh perhatian membangun Sabang. Beliau sudah tentu bersedia karena punya historis dengan Pelabuhan Sabang pada saat menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan (2000 - 2001).

Begitu juga dengan Megawati. Disamping sebagai anak proklamator Soekarno, Megawatilah yang meresmikan penggunaan pelabuhan bebas (free-port) Sabang saat menjadi Wakil Presiden RI. Sekarang, Megawati adalah Ketua Dewan Pengarah BRIN. Dulu, tahun 1997 BPPT pernah melangsungkan Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di Sabang.

Tahun 2021, BPPT sebelum menjadi BRIN juga pernah membangun kesepakatan bersama dengan BPKS untuk maksud menjadikan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi lebih baik lagi dengan menerapkan teknologi.

Cara baru melihat Indonesia dari Sabang ini sangat menarik jika menjadi gagasan besar yang diusung oleh BPKS, didukung Pemerintah Kota Sabang, Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dibawah dukungan penuh Pemerintah Aceh.

Dengan begitu, BPKS dan pemerintah daerah dan pusat mewujudkan apa yang pernah disampaikan oleh Proklamator Soekarno dalam suratnya kepada rakyat Sabang: “Saudara-saudara, perjuangan kita belum selesai…”  yang dapat kita reaktualisasi maknanya tanpa membangun Sabang maka perjuangan memajukan Indonesia diberbagai daerah lainnya belum bisa disebut perjuangan memajukan negeri telah selesai.

Apa dampak positif yang hendak dicari? Dengan gagasan besar ini, semua masalah yang dimiliki oleh BPKS dapat diuraikan satu persatu oleh spirit pembangunan baru yang berorientasi mewujudkan visi kemaritiman dan kepariwisataan Sabang dan pelabuhannya untuk menghasilkan perspektif baru NKRI melalui simbol nama proklamator di pelabuhan Sabang.

Selama ini, setiap kali orang membahas tentang BPKS dan pembangunannya otomatis menerangkan masalah demi masalah, hambatan demi hambatan, sehingga tidak ada tantangan yang menarik lagi untuk dijadikan diskusi yang bersifat futuristik.

| Penulis adalah pemerhati politik dan pemerintahan.