Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta audit terhadap sejumlah menteri di kabinet Joko Widodo. Mereka mengalami kenaikan jumlah garta yang cukup besar di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19.
- Didesakkan Audit Festival Vespa, Begini Respon BPKP Aceh
- Jaksa Agung Dukung Upaya BPK Audit Keuangan Kejaksaan 2021
- BPKP segera Serahkan Hasil Audit Kerugian dalam Pembangunan Jembatan Kuala Gigieng
Baca Juga
Kenaikan dratis harta pejabat ini menjadi polemik di kalangan masyarakat. Sebab, di saat bersamaan kinerja menteri dinilai belum maksimal. Namun demikian, harta kekayaannya meningkat tajam.
"Menteri yang meningkat hartanya mesti diperiksa kontribusi pajaknya terhadap penerimaan negara,” kata Kamrussamad seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin, 13 September 2021.
Legislator dari Fraksi Gerindra ini menambahkan para menteri dan pejabat tinggi yang memiliki bisnis sampingan harusnya bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan saat ini.
Jika mereka memiliki basis usaha dan bisnis, Kamarussamad mengatakan negara harus mengetahui kontribusi usaha tersebut dalam penciptaan lapangan kerja. Terutama di saat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi berkepanjangan.
Pihaknya meminta kepada para pejabat untuk dapat memiliki rasa kepedulian terhadap seluruh rakyat Indonesia.
Di lama resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat empat menteri dan satu wakil menteri yang masuk kategori lima anggota kabinet yang mengalami kenaikan harta paling drastis.
Yaitu pertama adalah, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono yang mengalami kenaikan hartanya mencapai Rp 481 miliar lebih atau tepatnya sebanyak Rp 481.530.801.537.
Harta itu dibandingkan antara LHKPN 2019 dengan LHKPN 2020. Di mana pada LHKPN 2019, Sakti memiliki harta sebanyak Rp 1.947.253.442. Sedangkan pada LHKPN 2020, Sakti memiliki harta sebanyak Rp 2.428.784.082.979.
Selanjutnya yang kedua adalah, Menteri Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang mengalami kenaikan hartanya mencapai Rp 67 miliar lebih, atau tepatnya sebesar Rp 67.747.603.287.
Harta itu dapat dilihat perbandingan di LHKPN 2019 dengan LHKPN 2020. Pada LHKPN 2019, Luhut mempunyai harta sebanyak Rp 677.440.505.710. Sedangkan pada LHKPN 2020, Luhut mempunyai harta sebanyak Rp 745.188.108.997.
Kemudian yang ketiga adalah, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang mengalami kenaikan harta selama pandemi sebesar Rp 23 miliar lebih, atau tepatnya sebesar Rp 23.382.958.500.
Harta itu dapat dilihat perbandingan di LHKPN 2019 dengan LHKPN 2020. Pada LHKPN 2019, Prabowo mempunyai harta sebesar Rp 2.005.956.560.835. Sedangkan pada LHKPN 2020, Prabowo tercatat mempunyai harta sebesar Rp 2.029.339.519.335. 
- KPK Segera Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
- KPK Ingin Angkat Penyelidik dan Penyidik Sendiri
- Harta Kekayaan Ketua KPU Naik Rp 1,3 Miliar Selama Setahun
