Mendagri Terbitkan Instruksi Penegakan Protokol Covid-19, Gubernur Nova: Normatif Saja

Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Gedung Parlemen Aceh. Foto: Fakhrurrazi.
Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Gedung Parlemen Aceh. Foto: Fakhrurrazi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Covid-19. Mendagri juga mengingatkan sanksi bagi kepala daerah yang mengabaikan kewajibannya sebagai kepala daerah.


Menanggapi hal itu Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan Pemerintah Aceh tidak terlalu terganggu dengan instruksi itu. Sejak awal, Pemerintah Aceh sejalan dengan Kemendagri dalam pencegahan Covid-19 di Aceh.

"Semua program, semua konsep penanganan itu kita konsultasikan sama kemendagri sehingga memang bagi kita instruksi itu normatif saja, tidak ada kejadian khusus kan di Aceh," kata Nova di Gedung Parlemen Aceh, Jumat, 20 November 2020.

Bahkan, kata Nova, muzakarah ulama menghasilkan menjadikan masjid sebagai center diskursus tentang penyebaran dan pencegahan virus corona di Aceh. Nova mencontohkan, ketika di tempat lain terjadi perbedaan pendapat antara kaum ulama dengan kaum umara. 

Namun di Aceh, peran ulama dan umara dalam pencegahan sangat penting mengingat Aceh berlandaskan syariat Islam. Kalau di Aceh justru tidak ada perbedaan antara ulama dan umara. Sinergi umara, ulama dan pihak pengusaha di Aceh mungkin lebih mulus. 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memberhentikan kepala daerah. Namun instruksi itu bukan produk hukum berisi perangkat norma atau kaidah "rechtsregel" yang mempunyai sifat memaksa.

"Instruksi Mendagri bukan fasilitas hukum untuk pemberhentian kepala daerah,” kata pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Fahri Bachmid. 

Fahri mengatakan suatu instruksi merupakan perintah atau arahan untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas atau petunjuk dari atasan kepada bawahan jika dalam sebuah lingkungan instansi atau jabatan. Dengan demikian secara teoritis beleeid atau instruksi itu bukan merupakan produk yang bersifat hukum yang pada dasarnya memuat perangkat norma dan kaidah.