Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menawarkan, sistem pengelolaan pelabuhan dengan skema kerja sama antara Pemerintah (Kemenhub) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kerjasama tersebut bertujuan agar penyediaan transportasi dan pengembangan infrastruktur logistik lebih di Indonesia dan khususnya Aceh bisa efisien.
- Menhub Minta Pemudik Tidak Pulang Kampung Pakai Sepeda Motor
- Tak Ada Pengaruh Apapun Jika Bandara Internasional SIM terkena Pemangkasan
- DPR Aceh Dukung Pembangunan Pelabuhan Ekspor CPO
Baca Juga
“Karena itu saya minta Gubernur agar beberapa pelabuhan yang ada di Aceh ini kita konsolidasikan ke BUMD dengan perusahaan dari Jakarta. Ini punya Kemenhub kita berikan supaya pelabuhannya ekonomis memiliki keuntungan untuk BUMD,” ujar Budi Karya Sumadi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pembangunan sektor perhubungan di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Jumat 3 Februari 2023.
Budi mengatakan bahwa selama ini pengangkutan logistik masih terbatas pada angkutan darat saja. Padahal secara ekonomis angkutan darat lebih mahal dibandingkan dengan jalur laut dengan muatan lebih besar.
Bahas Angkutan Haji dan Umrah
Selain itu, terkait umrah dan haji kembali memastikan para jemaah dapat melakukan penerbangan langsung dari Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar. Sebelumnya penerbangan umrah dilakukan dari bandara Kualanamu Sumatera Utara.
“Nanti bisa kita kumpulin dari Surabaya Lombok, Makassar, lalu ke Aceh, bisa sekali seminggu hingga empat kali seminggu. Sehingga yang umrah gak mahal bisa irit minimal 1- 2 juta,” ujar Budi.
Sebagai informasi pembangunan sektor perhubungan yang juga dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki bertujuan optimalisasi sistem transportasi laut dan darat di Aceh. Rapat tersebut membahas terkait permintaan Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, tentang optimasi pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang andal, menyeluruh dan berkelanjutan guna mendukung perekonomian dan pariwisata di Bumi Serambi Mekkah.
Dalam Rakor tersebut, Achmad Marzuki menyampaikan, kondisi geografis Aceh yang terdiri dari wilayah kepulauan dan daratan, dengan topografi daerah pesisir dan pegunungan, sangat membutuhkan sistem transportasi yang efektif dan efisien. Apalagi mengingat Aceh merupakan daerah yang rawan terhadap risiko bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor.
Selain itu, Aceh juga telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, tepatnya di Pulau Weh/Sabang, sehingga membutuhkan akses transportasi yang lebih baik guna memaksimalkan potensi pariwisata.
“Saat ini, Pulau Weh hanya dapat diakses melalui kapal penyeberangan dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue di Banda Aceh. Sementara Bandara Maimun Saleh di Kota Sabang sudah lama berhenti beroperasi akibat tidak ada penerbangan,” kata Marzuki.
Padahal, kata Marzuki transportasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam hal pengendalian inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Mengingat, pada tahun 2023 Dana Otsus Aceh turun dari 2 persen menjadi 1 persen dari DAU Nasional. Tentunya hal itu akan berdampak pada kemampuan fiskal daerah untuk memenuhi pelayanan masyarakat, terutama pada sektor transportasi menjadi terbatas.
Karena itu, Pj Gubernur Aceh itu berharap Menteri Perhubungan RI dapat mendukung pembangunan infrastruktur transportasi tanggap bencana dan mengakomodasi kebutuhan transportasi bagi masyarakat Aceh.
Pada kesempatan itu, Ia juga menyampaikan terima kasihnya atas dukungan Menhub tersebut terkait dibukanya kembali penerbangan internasional dari Bandara SIM. Sebelumnya penerbangan Internasional tersebut sempat terhenti akibat pandemi Covid-19.
- Pejabat Dilarang Pidato Lama - lama saat Seremonial Keberangkatan Jemaah Haji
- Sampaikan LKPJ 2023, Pj Gubernur Aceh Klaim Kemiskinan Ekstrem Turun 1,83 Persen
- Jemaah Haji Aceh Mulai Berangkat 29 Mei, Ini Jadwal Lengkapnya
