Menteri ESDM Setujui PEMA sebagai Pengelola Blok B

Kantor BPMA. Foto: ist.
Kantor BPMA. Foto: ist.

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menerima surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, terkait Pengelolaan Sementara Wilayah Kerja “B”. Surat ini dikeluarkan usai berakhirnya kontrak pengelolaan wilayah itu pada 17 November 2020.


“Ada beberapa poin penting yang disampaikan dalam surat itu,” kata Kepala BPMA, Teuku Mohamad Faisal, dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 November 2020. 

Dalam surat itu, kata Faisal, BPMA telah melakukan evaluasi atas proposal PT Pembangunan Aceh (PEMA) pada Selasa, 27 Oktober 2020 lalu. Dalam hasil evaluasi tersebut, BPMA memberikan rekomendasi kepada Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, untuk menyetujui PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai kontraktor definitif Wilayah Kerja "B".

Mereka juga memberikan masa yang cukup untuk persiapan alih kelola dengan memperpanjang sementara kontrak kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE)-NSB. Dengan demikian, kelancaran operasi Wilayah Kerja"B" tetap terjamin.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Arifin menetapkan pengelolaan sementara kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE)-NSB terhitung sejak 18 November 2020 paling lama sampai dengan 17 Mei 2021 atau sampai Kontrak Kerja Sama yang baru ditandatangani dan efektif berlaku.

“Penunjukan PT Pembangunan Aceh selaku BUMD Aceh sebagai pengelola selanjutnya tinggal menunggu pemenuhan hal-hal administratif,” kata Faisal.

Faisal juga meminta BPMA wajib mengambil langkah-langkah, di antaranya menyusun dan menyelesaikan draft kontrak kerja sama pengelolaan sementara dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE)-NSB. Menyiapkan dan memfasilitasi draft kontrak bagi hasil yang akan digunakan dalam pengelolaan Wilayah Kerja “B” pasca pengelolaan sementara.

Dalam rangka menjaga kelancaran operasional dan menjaga tingkat produksi minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja “B”, maka PT Pembangunan Aceh (PEMA) diminta untuk memprioritaskan pemberdayaan personel existing Wilayah Kerja "B".

BUMD Aceh memerlukan kemitraan dengan pihak lain setelah efektif mengelola Wilayah Kerja "B", karena itu, kata Faisal, kemitraan itu harus mendapatkan rekomendasi khusus dari Gubernur Aceh dengan mekanisme formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPMA, kata Faisal, menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif terkait proposal dari PT Pembangunan Aceh (PEMA) selaku BUMD Aceh atas pengelolaan Wilayah Kerja B yang kontraknya berakhir pada 17 November 2020 dengan operator PT Pertamina Hulu Energi (PHE)-NSB pada Oktober lalu.

Faisal juga mengatakan bahwa BPMA melakukan evaluasi atas usulan dari PT PEMA yang antara lain terdiri atas program kerja, bentuk kontrak kerja sama, kemampuan teknis dan ekonomis, kemampuan manajerial, kemampuan keuangan dan kepemilikan saham.