Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengklarifikasi ihwal kabar yang beredar bahwa dirinya disebut-sebut menjadi salah satu pihak di lingkaran Istana yang berupaya melakukan 'kudeta' kepemimpinan di Partai Demokrat. Moeldoko meminta pihak dari Partai Demokrat agar tidak mengkait-kaitkan dengan Istana.
- Sebanyak 270 Anggota PPS Banda Aceh Dilantik
- Sistem Presidensial Indonesia Butuh Dukungan 20 Persen Suara Parlemen
- Demokrat Aceh: Pemilu Proporsional Tertutup Tak Sesuai Kaidah Demokrasi Modern
Baca Juga
"Jangan dikit-dikit Istana dalam hal ini ya. Saya ingatkan, sekali lagi, jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Sebab beliau dalam hal ini tak tahu sama sekali, tak tahu apa-apa dalam isu ini," tegas Moeldoko seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin, 1 Januari 2021.
Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo tidak mengetahui apapun soal isu 'kudeta' pucuk pimpinan Partai Demokrat. Moeldoko kembali menegaskan bahwa isu 'kudeta' kepemimpinan di Partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan istana negara.
"Ini urusan saya, Moeldoko ini, bukan sebagai KSP," kata Moeldoko.
Moeldoko mengatakan ada sekelompok orang dari berbagai daerah yang datang menemuinya. Moeldoko mengatakan dirinya terbuka terhadap siapa saja. Namun dia mengaku tidak mengerti tujuan kedatangan mereka.
Moeldoko mengatakan mereka berbicara tentang pertanian dan sehingga muncullah pembahasan isu lain. "Saya sih sebetulnya prihatin melihat situasi itu. Karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," kata Moeldoko.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, mengatakan telah terjadi upaya politik yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Hal ini, kata AHY, mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.
"Saya ungkapkan ini karena hal ini cukup serius. Cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas,” kata AHY dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Januari 2021.
AHY mengatakan pimpinan Partai Demokrat perlu memberikan penjelasan resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Menurut kesaksian dan testimoni banyak, kata AHY, gerakan “kudeta” ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.
AHY juga menyebut gerakan ini mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, kata AHY, mereka tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” menyikapi masalah ini.
Untuk mendapatkan kejelasan, AHY menyurati Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi hal tersebut. permintaan itu disampaikan AHY pagi tadi. AHY mengatakan upaya pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional itu harus jadi pembelajaran. Bukan tidak mungkin hal yang sama akan dialami oleh partai politik lain. 
- Demokrat akan Usung Kader Utama untuk Calon Wali Kota Banda Aceh
- AHY: Mafia Tanah Rugikan Rakyat dan Negara
- Hubungan AHY-Moeldoko di Kabinet Bakal Terus Memanas
