Direktur Visi Indonesia, Abdul Hamied, menilai terdapat masalah internal yang memang belum bisa dirajut dalam Partai Demokrat. Kongres luar biasa di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, bukan hanya soal personal dari Moeldoko saja.
- Hubungan AHY-Moeldoko di Kabinet Bakal Terus Memanas
- Pengamat: Upaya Moeldoko Memperkarakan PD dari Awal Sudah Sangat Kontroversial
- MA Dikabarkan Bakal Kabulkan PK Moeldoko, Ini Pesan SBY kepada Kader Demokrat
Baca Juga
“Bagi yang kontra dengan Partai demokrat, tentu saja ada yang mengharapkan hal-hal seperti ini terjadi,” kata Abdul Hamied dalam Obrolan Bareng Bang Ruslan, Selasa 9 Maret 2021.
Hamied menyatakan jika pemerintah mensahkan KLB yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum, dapat dipastikan bahwa pemerintah beking acara tersebut. Seharusnya pemerintah tidak mengijinkan hal ini terjadi.
Namun faktanya, kata Hamied, pemerintah tidak menanggapi apapun situasi ini, mulai dari pertama rencana itu bocor hingga puncaknya, penyelenggaraan KBL Sibolangit. Hamied mengatakan Moeldoko saat ini adalah simbol, bukan sebagai person.
Orang dengan level Moeldoko, kata Hamied, memungkinkan menjadi simbol dari berbagai pihak termasuk Istana. Hamied menilai Moeldoko terlalu berani terlibat dalam gerakan ini tanpa sokongan apapun dan siapapun.
“Saya percaya bisa jadi masuknya Moeldoko bukan untuk naik Capres namun hanya membuat suara AHY menjadi capres menjadi goyang,” ujar Hamied.
Hamied mengingatkan bahwa pertarungan ini belum selesai. Dia mendorong partai politik lain serta Partai Demokrat untuk bersatu. Insiden ini jauh lebih buruk dari perebutan kekuasaan dari zaman apapun di Indonesia karena perebutan kekuasaan biasanya berasal dari internal insiden.
Sementara politikus Partai Demokrat, Syahrial Nasution, mengatakan pemerintah tidak boleh mensahkan hasil kongres luar biasa itu. Jika itu dilakukan, maka di masa yang akan datang, tidak akan ada kepastian peristiwa serupa tidak terulang lagi.
Syahrial juga mengatakan bahwa ada beberapa undang-undang atau keputusan-keputusan Presiden Joko Widodo yang didukung oleh Partai Demokrat. Namun ada juga kebijakan yang ditolak. Secara umum, kata Syahrial, pihaknya tetap mendukung pemerintah.
Syahrial melanjutkan bahwa kegentingan yang terjadi pada Partai Demokrat hari ini bukan hanya masalah Partai Demokrat saja. Ini adalah masalah bersama. “Apa yang dilakukan Partai Demokrat saat ini untuk mempertahankan partai dan melindungi demokrasi dengan baik di Indonesia,” kata Syahril. 
- Hubungan AHY-Moeldoko di Kabinet Bakal Terus Memanas
- Maju DPR RI, HT Ibrahim Janji Perjuangkan Petani-Nelayan hingga Syariat Islam
- Beredar Postingan mengatasnamakan Partai Demokrat, Firdaus: Itu Bohong dan Fitnah
