MPTT-I Gugat MPU Aceh ke Pengadilan Negeri Banda Aceh

Abuya Syekh Amran Muda Wali Al-khalidi
Abuya Syekh Amran Muda Wali Al-khalidi

Pengacara Majelis Pengkajian Tauhid dan Tasawuf (MPTT) Aceh, Bahrul Ulum dan dan Zulfan meminta Majelis Permusyawaratan Ulama mencabut surat yang meminta Gubernur Aceh menghentikan kegiatan MPPT-I. Mereka menegaskan bahwa MPTT-I bukanlah ajaran sesat.


“Hal ini sesuai dengan Surat Lembaga Penasbih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia yang kami terima. Dalam surat itu dinyatakan bahwa Kitab Insan Kamil adalah kitab mu'tabar dan ajaran MPTT-I tidak bertentangan dengan pokok pokok akidah dan syariat Islam,” kata Bahrul kepada Kantor Berita RMOLAceh di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kamis, 19 November 2020.

Semestinya, kata Bahrul, MPU mengizinkan kegiatan MPTT-I. Apalagi Gubernur Aceh hanya meminta MPU untuk mencari solusi terbaik terkait polemik yang melibatkkan MPTT-I dan MPU. Solusi terhadap hal itu, kata Bahrul, bukan dengan menghentikan kegiatan MPTT-I. 

Alasan ini pula yang menyebabkan klien Bahrul dan Zulfan menggugat MPU ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Mereka, kata Bahrul, meminta klarifikasi karena selama ini MPTT-I tidak pernah dimintai pendapat oleh MPU. 

MPTT-I juga berulang kali menyampaikan keinginan untuk bertemu dengan MPU. Namun keinginan ini tidak pernah kesampaian. MPU seperti menutup pintu buat MPTT-I. “Klien kami menginginkan agar polemik ini tuntas dengan solusi terbaik yang bermartabat,” kata Bahrul.

Bahrul mengatakan sejauh ini tidak ada klaim sesat terhadap MPTT-I dari Majelis Ulama Indonesia. MPU Aceh juga tidak pernah memfatwakan bahwa ajaran dan kegiatan MPTT sebagai aliran sesat.

Karena itu, Bahrul dan Zulfan menyayangkan tindakan MPU Aceh yang terlalu cepat mengambil kesimpulan untuk meminta dihentikan kegiatan MPTT-I hanya dengan klaim sepihak yang menyebutkan MPTT-I menyebabkan keresahan dan kericuhan di masyarakat.

“Jika tidak sesat, mengapa kegiatan MPTT diminta dihentikan (oleh MPU). Kalau tidak sesat, kegiatan itu bisa berlangsung tanpa larangan,” kata Zulfan menambahkan. 

Surat yang dikeluarkan MPU Aceh itu terlanjur menyebar dan meninggalkan stigma yang menyudutkan MPTT-I. Zulfan mengatakan MPTT-I didirikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Status MPTT-I juga disahkan oleh Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. 

“Oleh karena itu, MPTT-I berhak dan sah menjalankan kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Zulfan.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sidang awal gugatan MPTT-I terhadap MPU harus dimulai dengan mediasi. Bahrul mengatakan kliennya, selaku prinsipal hadir, meski terlambat. Sedangkan Ketua MPU, selaku prinsipal dari MPU, tidak hadir. 

“Sehingga proses mediasi belum didapat dilakukan. Seharusnya persidangan mediasi wajib dihadiri prinsipal,” kata Bahrul. Bahrul mengatakan proses mediasi dilakukan dalam waktu 30 hari. Jika berpeluang untuk didamaikan, maka mediasi dapat ditambah 15 hari lagi. 

Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali belum dapat memberikan komentar terkait hal ini. “Saya masih mengisi materi.”