Pemimpin koalisi Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin dengan tegas menolak kerja sama dengan Pakatan Harapan. Meski Yang Dipertuan Agong telah memintanya membentuk pemerintahan yang inklusif bersama koalisi pemenang pemilu ke-15 (GE15) Malaysia itu.
- Sultan Abdullah Tunjuk Anwar Ibrahim Jadi Perdana Menteri Malaysia
- MaTA: Seleksi Dirut BAS Harus Hasilkan Pemimpin Profesional dan Amanah
- Cianjur Diguncang Gempa 5,6 SR, Data Terkini 56 Orang Meninggal Dunia dan 700 Terluka
Baca Juga
"Kami telah membahas masalah ini sebelumnya. Kami tidak akan bekerja sama dengan Pakatan dan itu adalah sikap koalisi dari dulu sampai hari ini, apapun tujuannya," ujar Muhyiddin dalam konferensi pers di luar kediamannya di Bukit Damansara pada Selasa malam, 22 November 2022 seperti diberitakan sumber Kantor Berita Politik RMOL.
Selama pertemuan dengan Yang Dipertuan Agong pada Selasa, Muhyiddin mengaku ia telah diminta untuk menandatangani surat bahwa ia setuju dengan gagasan pemerintahan persatuan, namun ia tidak setuju dengan gagasan tersebut.
Dia juga menunjukkan setumpuk formulir ke media, sembari mengatakan itu adalah bukti ketika dia menyerahkan deklarasi hukum ke Istana Negara pada Senin, 21 November 2022, dia mendapat dukungan dari 115 anggota parlemen.
“Saya ingin menunjukkan bukti bahwa ketika kami mengajukan, jumlah kami melebihi 112, lebih dari yang diperlukan di bawah Konstitusi Federal,” ujar Muhyiddin.
Namun Muhyiddin mengatakan, ketika bertemu dengan Yang Dipertuan Agong, disebutkan bahwa jumlah kursi yang telah Perikatan Nasional kumpulkan tidaklah cukup.
“Kami yakin bisa membentuk pemerintahan. Tetapi ketika saya bertemu Raja, terungkap bahwa jumlah kami tidak cukup. Saya tidak tahu alasannya, tapi buktinya ada di sini," pungkas mantan Perdana Menteri Malaysia itu.
- Partai Aceh dan Golkar Kembali Pertahankan Kursi Pimpinan DPR Aceh
- Pasangan AMIN Hormati Sikap NasDem soal Hasil Pemilu 2024
- Menguji Rumor selama Pilpres Pemilu 2024
