OJK Sebut Penerapan Qanun LKS di Aceh Sudah Berhasil

Acara webinar tentang literasi keuangan. Foto: Irfan Habibi
Acara webinar tentang literasi keuangan. Foto: Irfan Habibi

Moishe Sagir mewakili Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Yusri, menilai penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh sudah berhasil. Hal itu dilihat dari peningkatan jumlah nasabah dan keinginan untuk menerapkan Lembaga Keuangan Syariah di Aceh sejak 2019.


“Prosesnya cukup berhasil dari yang tadinya konvensional menuju syariah. Saya jelaskan bahwa literasi adalah tingkat pengetahuan, sedangkan inklusi adalah tingkat pemakaian,” kata Moishe dalam acara webinar tentang literasi keuangan yang digagas Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh, bertajuk “Peran dan Tantangan Media Memperkuat Literasi Keuangan Syariah Dalam Qanun LKS di Aceh” Selasa, 14 September 2021.

Moishe menyebutkan secara nasional pada 2019 tingkat inklusinya 75 persen. Sedangkan di Aceh, kata dia, tingkat inklusi lembaga keuangan rata-rata diatas nasional. Dari target inklusi keuangan nasional 75 persen, Aceh sudah 86 persen. Sementara, dari target literasi secara nasional 35 persen, Aceh sudah 44 persen.

“Hal yang cukup mengejutkan, untuk Aceh sendiri, baik tingkat literasi maupun inklusi Syariah itu masih rendah. Inklusi 20,21 persen dan literasi 18, 64 persen,” kata Moishe.

Dengan kata lain, kata Moishe, masyarakat memakai lembaga keuangan Syariah. Tetapi belum memahami produk tersebut. Menurut dia, hal tersebut berakibat buruk  dan bisa terjebak dalam investasi bodong.

Untuk itu, kata Moishe, masyarakat butuh pemahaman terhadap literasi maupun investasi agar tidak terjebak investasi bodong. Harapannya, kata dia, peran media sangat dibutuhkan dalam mewujudkan target pemahaman literasi dan inklusi keuangan Syariah di Aceh.

Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, mengatakan tingkat ketersambungan masyarakat dengan jaringan internet sangat pesat. Sehingga, di Indonesia lebih dari 50 ribu platform informasi, berbasis internet. Hal itu, kata dia, harus disyukuri. Di samping itu juga menjadi tantangan bagi media.

Teguyh menjelaskan sebagian besar yang menggunakan platform digital itu tidak bisa diverisikasi. Hanya sebagian kecil yang mau memverifikasi dirinya.

“Saya sampaikan disini bahwa digitalisasi ini sebuah yang kita syukuri. Namun di lain pihak juga menhadirkan tantangan. Kami di JMSI memiliki tugas berat untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan, kredibel,” kata Teguh.

Teguh mengatakan JMSI membuka diri untuk bekerjasama dengan pihak lain. Hal itu, untuk menciptakan ekosistem yang baik dalam sistem informasi yang berbasis digital. Dia mengutip konsep pentahelix yang merupakan lima kekuatan yang berperan mendukung keberhasilan pandu digital.

Teguh menjelaskan peran JMSI yang anggotanya adalah perusahaan perusahaan media siber dan bukan wartawan. Tujuannya adalah untuk menjadi konstituens dewan pers.

Teguh Santosa, hakul yakin bahwa sistem syariah bisa menjadi penopang system keuangan di Indonesia. Kolaborasi antara JMSI dengan Lembaga Keuangan Syariah , kata dia, merupakan hal menarik untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang Lembaga Keuangan Syariah.