Ombusdman Minta Pengelolaan Tambang di Aceh Dikembalikan ke Kabupaten/Kota

Ilustrasi. Foto : net
Ilustrasi. Foto : net

Kepala Ombudsman RI perwakilan Aceh, Taqwaddin Husein, meminta Pemerintah Aceh untuk memberikan kembali kewenangan pertambangan ke pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu, harus dilakukan koordinasi. 


Berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Batu Bara dan Mineral, dalam pasal 173 mengeksplisitkan bahwa bagi Provinsi Aceh terkait perihal pertambangan mengacu pada Undang-Undang Pemerintah Aceh. 

"Sehingga kini sudah saatnya bahwa urusan pertambangan sesuai kewenangannya dikembalikan ke pemerintah kabupaten atau kota," kata Taqwaddin, dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Juli 2021.

Menurut Taqwaddin, dalam beberapa tahun ini, setelah berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, semua kewenangan pertambangan yang dulunya menurut UUPA ada pada pemerintah kabupaten/kota, dihilangkan dan ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. 

Aturan tersebut, semua izin usaha pertambangan mesti diterbitkan oleh gubernur atau menteri. Tanpa ada campur tangan dari pemerintah kabupaten/kota.

Taqwaddin menjelaskan, dampak nyata dari pemberlakuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 menyebabkan prosedur pengurusan izin pertambangan menjadi makin panjang dan mahal.

"Akibatnya, makin sedikit usaha pertambangan mineral bebatuan yang legal dan procedural di kabupaten atau kota," kata dia.

Temuan di lapangan, kata Tawaddin, kerusakan lingkungan akibat usaha tambang bebatuan di daerah makin parah. Sedangkan pengawasan makin lemah. 

"Karena aparat kabupaten atau kota tidak lagi melakukan pengawasan dengan alasan mereka tidak memiliki kewenangan. Para pemain tambang pun makin menggila," kata Taqwaddin.

Menurut Taqwaddin, lingkungan menjadi korban. Aktivis dan akademisi lingkungan hanya bisa berdiskusi dan berkoar-koar di pusat ibukota provinsi. Sementara kerusakan lingkungan terus terjadi, mengorbankan warga masyarakat kabupaten/kota.

Selain itu, kata dia, situasi semakin diperburuk dengan tidak ada lagi Dinas Pertambangan di Pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan aparatur pengawas tambang hanya ada dalam jumlah terbatas pada Dinas ESDM di Pemerintah Aceh. 

Taqwaddin mengungkapkan, dari aspek kemanfaatan bagi masyarakat. Daerah kabupaten/kota dan masyarakatnya nyaris tidak mendapat apa-apa dari usaha tambang yang terus marak tanpa izin.

"Tidak ada dasar hukum melakukan pungutan apapun yang memberi manfaat bagi kabupaten. Pemkab hanya siap-siap menerima dampak negatif berupa potensi bencana, tanpa bisa menarik retribusi apapun," kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, sebaiknya urusan tambang harus dikembalikan kewenangannya kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota harus bertindak secara proaktif dan progessif.