Ongkos Politik Tinggi Dorong Kepala Daerah Berlaku Korup

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di Gedung Merah Putih. Foto: RMOL.
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di Gedung Merah Putih. Foto: RMOL.

Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, mengatakan penangkapan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi mengindikasikan tiga hal. Yakni lemahnya sistem pengawasan, tuntutan orang sekitar dan dampak dari tingginya biaya politik.


"Perilaku koruptif bisa ditimbulkan banyak faktor. Personal, sistem pengawasan yang lemah, tuntutan orang sekitar, ataupun implikasi politik biaya tinggi yang sejatinya ilegal," kata Titi saat seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin, 1 Maret 2021.

Selama ini, kata Titi, banyak dana yang dikeluarkan oleh kepala daerah diakibatkan aktivitas yang sulit dijangkau akuntabilitasnya. Salah satu fakta di lapangan, kata Titi, kerja pemenangan seorang calon kepala daerah tidak ditopang oleh dukungan partai politik pengusung. Para kandidat dipaksa menanggung beban logistik. 

Praktik ini, kata Titi, menciptakan lingkaran setan dan sering menjebak figur-figur potensial dalam praktik korupsi.

Pengamat hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, mengatakan penangkapan Nurdin ini membuktikan bahwa kepala daerah tidak jera dengan penangkapan sejenis. Karena itu, dia meminta seluruh kepala daerah, terutama yang baru dilantik, untuk tidak berlaku korup. 

“Saya melihat KPK terus bekerja serius memberantas aktivitas yang mengarah pada suap,” kata Suparji. “Saya meminta KPK menuntut para koruptor di tengah pandemi Covid-19 dengan hukuman berat.”