Panwaslih Aceh Kabulkan Laporan Bacalon DPD Nazar Apache

Suasana sidang pembacaan putusan laporan Bacalon DPD RI, Nazar Apache di Kantor Panwaslih Aceh. Foto: Fauzan/RMOLAceh.
Suasana sidang pembacaan putusan laporan Bacalon DPD RI, Nazar Apache di Kantor Panwaslih Aceh. Foto: Fauzan/RMOLAceh.

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh memutuskan menerima laporan  Bakal calon (Bacalon) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Nazar Apache yang gagal menyerahkan surat dukungan (model F1) ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pada tanggal 29 Desember 2022 lalu. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Kantor Panwaslih Aceh, Selasa, 24 Januari 2023. 


Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Panwaslih Aceh, Faizah sebagai ketua Majelis Pemeriksa dan didampingi anggota Panwaslih lainnya sebagai anggota majelis pemeriksa yaitu Nedy Faisal, Marini, Nyak Arief Fadhilah dan Fahrul Rizal Yusuf.

Sidang dihadiri Nazar Apache sebagai pelapor yang didampingi oleh Kuasanya Zulkifli, dan Pujiaman dari Kantor Hukum ARZ dan Rekan.

Dalam putusannya majelis pemeriksa menyebutkan berdasarkan bukti dan saksi menyatakan bahwa jam digital yang digunakan sebagai pedoman di meja pendaftaran Bacalon DPD benar lebih cepat enam menit dari jam pada umumnya. 

Panwaslih Aceh dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa bahwa KIP Aceh telah melanggar tatacara, prosedur dan mekanisme dalam proses penerimaan penyerahan dukungan minimal pemilih dari bakal calon perseorangan DPD dan terlapor tidak menginformasikan secara utuh surat KPU Nomor: 1369/PI.01.4/-SD/05/2022.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut dengan ini memutuskan, menyatakan terlapor KIP Aceh secara sah melakukan pelanggaran Pemilu," kata Faizah, dalam sidang putusan, Selasa, 24 Januari 2023.

Panwaslih Aceh memutuskan dan menetapkan terlapor, dalam hal ini KIP Aceh terbukti secara sah melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur dan mekanisme.

Dalam putusannya, Panwaslih Aceh meminta KIP Aceh untuk menerima dokumen persyaratan dukungan minimal bakal calon anggota DPD perseorangan peserta Pemilu 2024 atas nama Nazar sesuai tata cara prosedur dan mekanisme.

"Putusan ini dari laporan, jawaban dan kesimpulan dari masing-masing pihak sudah kita lakukan analisa dan ini menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan," ujar Faizah.

Faizah mengatakan bahwa dalam aturan administrasi Pemilu, setelah putusan dibacakan, maka pihak pelapor dan terlapor diberikan kesepakatan mengajukan koreksi apabila merasa tidak puas.

"Putusan ini juga akan disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, yakni tiga hari semenjak dikeluarkannya putusan. Maka jika ada pihak yang tidak merasa puas bisa mengajukan koreksi," ujar Faizah.

Sementara itu Zulkifli yang merupakan Kuasa Hukum Nazar Apache mengatakan bahwa Panwaslih Aceh telah memutuskan laporan pelanggaran administrasi berdasarkan fakta persidangan. Berdasarkan bukti dan saksi baik yang dihadirkan oleh Pelapor Nazar Apache dan Terlapor KIP Aceh, terungkap jamnya lebih cepat enam menit dari jam pada umumnya.

Bacalon anggota DPD RI, Nazar Apache, bersama Kuasa Hukumnya. Foto: Ist.

"Berdasarkan putusan tersebut kami meminta KIP Aceh untuk melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan amar Putusan Panwaslih Aceh Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/I/2023," ujar Zulkifli.

Zulkifli dan Pujiaman juga mengapresiasi Panwaslih Aceh yang telah menerima, memeriksa dan memutuskan laporan Kliennya berdasarkan fakta persidangan.