Partai Aceh Ogah Hanya Gandeng Satu Partai

Ketua Umum Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf alias Mualem menyatakan Partai Aceh terbuka dan siap berkoalisi dengan berbagai partai politik nasional pada Pemilihan Kepala Daerah Aceh 2022.


“Keterbukaan koalisi dimaksud merupakan keputusan yang wajar dan normal, demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh melalui mandat politik yang diberikan rakyat Aceh kepada partai politik yang ada,” kata Mualem, seperti dikutip juru bicara partai, Muhammad Saleh, Rabu, 3 Juni 2020.

Menurut Mualem, koalisi harus dibangun berdasarkan saling pengertian dan kesamaan sikap maupun visi serta misi untuk membangun masa depan Aceh lebih baik. Partai Aceh, kata Mualem, saat menghargai dan menghormati wacana dan dinamika politik.

“Terutama mengenai sosok calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil serta wali kota dan wakil wali kota di Aceh,” kata Mualem.

Semua langkah, kebijakan dan keputusan harus diputuskan bersama. Mualem hakkulyakin cari akan menjadikan Aceh sebagai daerah yang lebih baik. Dia juga mengungkapkan bahwa saat ini sejumlah pimpinan partai nasional dan partai lokal membangun komunikasi dengan partai yang dipimpinnya.

Mualem juga mengingatkan bahwa sejak 2017, Partai Aceh berkoalisi dengan partai-partai di Aceh dengan membentuk Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Karena itu Partai Aceh tetap membuka diri untuk membangun koalisi dengan berbagai parpol selama berada dalam satu tanggung jawab bersama. “DPA Partai Aceh akan membentuk desk khusus untuk membicarakan masalah ini. Termasuk membangun komunikasi dan sinergi dengan sejumlah parnas dan parlok yang ada,” kata Mualem.

Tugas utama desk ini adalah menyusun calon pasangan calon kepala daerah di semua tingkatan yang menyelenggarakan pemilihan. Misalnya, untuk pemilihan bupati di daerah A, Partai Aceh akan berkoalisi dengan PNA. Di daerah lain, koalisi dilakukan dengan PAN.

Untuk kabupaten dan kota C dan D, terbuka dengan PKS dan Gerindra. Jika tak ada, Partai Aceh mengusung paket calonnya sendiri. “Jadi, tidak dengan satu parpol dan semua itu tentunya, disesuaikan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. [r]