Partai Aceh (PA) mendapat nomor urut 21 dalam pengundian nomor bagi partai politik peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU Jakarta. Jubir PA, Nurzahri, menyebutkan meski mendapat nomor itu, semangat PA tetap sebagai partai pemenang.
- Partai Aceh Cari Sosok Cawagub Sejalan dengan Mualem
- Partai Aceh Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024
- Partai Gerindra Aceh Ajukan Fadhlullah Dampingi Mualem di Pilkada 2024
Baca Juga
Nurzahri mengatakan, Partai Aceh terus mendapatkan nomor ganjil pada setiap pengundian nomor urut parpol yang ikut bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Dari dulu PA dapat nomor 39, 13, 15, sekarang 21. Tapi yang jelas semangatnya masih semangat partai kita sebagai partai pemenang," kata Nurzahri kepada Kantor Berita RMOLAceh, Senin, 19 Desember 2022.
Nurzahri tak menjelaskan detail ihwal makna dari nomor 21 tersebut. Meskipun demikian, dia haqqul yakin partai besutan Muzakir Manaf alias Mualem itu bisa kembali menang pada Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang.
"Pada prinsipnya bukan pada nomor, tapi bagaimana masyarakat kemudian bisa percaya pada Partai Aceh dan juga dalam kaitan surat suara saya kira logo PA sudah cukup dikenal," ujar Nurzahri.
Menurut dia, Partai Aceh tak mempersoalkan nomor urut partai yang diundi sebagai peserta pemilu. Hanya saja, pihaknya perlu mengetahui secepatnya ihwal format surat suara untuk Pemilu 2024 nantinya.
Bekas anggota DPR Aceh ini menuturkan, penentuan surat suara itu penting, agar pihaknya bisa bekerja untuk melakukan sosialisasi posisi penempatan partainya di dalam kertas suara tersebut.
"Kita perlu tahu secepatnya format surat suara dari KIP. Supaya kita bisa bekerja untuk mensosialisasikan posisi penempatan partainya di dalam kertas suara," ungkapnya.
Nurzahri mengatakan sistem pemilu saat ini semakin menunjukkan peningkatan. Meskipun sistem perhitungan suara masih ada yang merugikan partai-partai yang punya pemilih besar.
"Jadi kalau suara PA itukan selalu menjadi suara termahal, kadang-kadang satu porsi itu selalu porsi penuh. Sedangkan partai-partai lain itu biasanya tidak full," katanya.
Menurut Nurzahri, di satu sisi juga tingkat kecurangan pemilu juga semakin tinggi. Misalkan pola money politic (politik uang). Dia menyarakankan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KIP dan Bawaslu agar proaktif terkait pencegahan politik uang ini.
"KIP maupun Bawaslu itu harus punya strategi dan tindakan khusus terkait pencegahan money politic ini," ujarnya.
Nurzahri menjelaskan, bahwa dalam sejarah perjalanan Pemilu Indonesia belum ada yang ditangkap terkait kasus money politic pada saat pemilu.
Sehingga, tambah dia, masyarakat akhirnya jadi terpengaruh bahwa mereka bisa saja beranggapan boleh-boleh saja menerima sesuatu dari kandidat.
"Ini selalu deliknya delik aduan jadi tidak proaktif. Kalau kita (lapor) ke Bawaslu atau KIP, kalau enggak ada laporan ya mereka (KIP dan Bawaslu) tidak bertindak," katanya. 
- Partai Aceh Cari Sosok Cawagub Sejalan dengan Mualem
- Partai Aceh Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024
- Partai Gerindra Aceh Ajukan Fadhlullah Dampingi Mualem di Pilkada 2024
