Partai Demokrat Minta Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 Tidak Ditunda

Herzaky Mahendra Putra. Foto: RMOL.
Herzaky Mahendra Putra. Foto: RMOL.

Partai Demokrat meminta agar Pemilihan Kepala Daerah 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan. Perhelatan ini tidak perlu digabung dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden Pilpres 2024. 


“Ada tiga pertimbangan besar,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Ahad, 17 Januari 2021. 

Pertama, kata Herzaky, pilkada bersamaan dengan Pileg dan Pilpres 2024 akan menciptakan beban teknis pemilihan berlebih bagi penyelenggara pemilu. Pada perhelatan Pemilu 2019, yang menggabungkan pemilihan anggota legislatif dan presiden, 894 petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit akibat beban kerja yang tinggi, sebelum dan sesudah pemilihan. 

Herzaky mengatakan meski pemungutan suara Pemilu dan Pilkada pada 2024 direncanakan tidak bersamaan harinya, tahapan-tahapan di masing-masing pemilihan akan beririsan satu sama lain. Tentu hal ini akan membuat beban petugas semakin berlipat. 

“Tragedi meninggalnya ratusan petugas pada Pileg dan Pilpres 2019, sangat mungkin berulang. Bahkan berpotensi memunculkan korban berlipat ganda,” kata Herzaky.

Pertimbangan kedua, munculnya permasalahan akibat keberadaan pejabat kepala daerah yang terlalu lama menjabat. Di daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada 2022 dan 2023, mereka baru akan memiliki pemimpin daerah baru, hasil pilkada, pada 2024. 

Padahal jabatan pelaksana tugas atau pejabat kepala daerah tidak dapat mengambil keputusan strategis. Di saat bersamaan, pemerintah membutuhkan kepemimpinan yang definitif, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi yang diyakini belum akan berakhir dalam waktu dekat. 

“Ketiadaan kepala daerah yang definitif hasil pemilihan langsung oleh rakyat dalam jangka waktu yang cukup panjang (satu-dua tahun) seperti skenario di UU No. 10 Tahun 2016 pun, mencederai demokrasi,” kata Herzaky.

Ketiga, kata Herzaky, pertimbangan politik gagasan. Belajar dari Pemilu 2019, kampanye legislatif seperti tenggelam oleh riuh pemilihan presiden. Tiga perhelatan itu digabung dalam waktu yang berdekatan, maka akan terjadi tumpang tindih isu. 

Kompleksitas pelaksanaan tiga pemilihan ini juga akan memicu sejumlah tindakan ilegal. Seperti politik uang, politisasi sara, dan politik identitas secara terstruktur, sistematis, dan masif, demi kemenangan semata.