Partai Gerindra Tolak Revisi UU Pemilu untuk Jaga Kualitas Demokrasi

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Foto: ist.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Foto: ist.

Partai Gerindra mengusulkan agar UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tetap dipertahankan demi menjaga kualitas demokrasi.


Selain itu, situasi di masa pandemi Covid-19 yang membutuhkan perhatian lebih komprehensif membuat usulan resisi UU Pemilu tidak perlu dilakukan dalam waktu dekat.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2024 sebaiknya dipersiapkan sejak sekarang supaya kualitas demokrasi bisa berjalan dengan baik.

Dikatakannya, semua catatan-catatan yang menjadi kekurangan atas penyelenggaraan Pemilu 2019 haruslah menjadi sebuah catatan.

Untuk itu, Ahmad Muzani melihat pembicaraan mengenai hal tersebut sejak sekarang sudah mulai harus dilaksanakan.

"Saat ini perdebatannya adalah apakah kita akan membahas mengenai RUU Pemilihan Umum yang baru atau tetap mempertahankan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya termasuk pemilihan presiden," kata Muzani seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin, 1 Januari 2021. 

Muzani mengungkapkan dalam sejarah demokrasi langsung, sejak dilaksanakan pemilu pasca reformasi 1999, Indonesia selalu mengalami perubahan tentang sistem pemilu setiap lima tahun sekali.

Perubahan itu mencakup sistem penghitungan suara, sistem pemilu apakah akan terbuka atau tertutup, threshold yang selalu naik, sampai konversi suara menjadi kursi, dan dapil yang juga selalu bertambah.

"Ini yang menyebabkan kemudahan membuat pola pemilihan umum tidak pernah ajeg dan tidak pernah bisa dilakukan perbaikan kualitasnya karena sistemnya selalu berubah. Partai politik selalu menyesuaikan dengan UU yang baru setiap lima tahun," terangnya.

Demokrasi di Indonesia, kata Muzani, perlu mendapatkan sebuah penyempurnaan atas sistem pemilu kepada sistem pemilu yang lain. Ujian itu pada aturan main dalam UU Pemilu.

"Oleh sebab itu Partai Gerindra merasa konsistensi dalam menyelenggarakan pemilihan umum pada pola demokrasi yang berkualitas haruslah menjadi komitmen bersama," kata Muzani.

Hal itu pula yang disebut Muzani menjadi alasan Gerindra berpikir agar UU Pemilu 7/2017 yang menjadi landasan  pemilu di 2019 sebaiknya tetap dipertahankan.