Pegawai KPK Curi Barang Bukti, Perlu Peran Dewan Pengawas

Gedung KPK. Foto: rmol.id
Gedung KPK. Foto: rmol.id

Aksi pencurian barang bukti berupa emas batangan 1,9 kilogram oleh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang resmi dipecat tidak hormat menunjukkan pentingnya keberadaan Dewan Pengawas (Dewas).


Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengatakan, aksi pencurian barang bukti yang dilakukan oknum pegawai KPK dianggap memungkinkan sudah terjadi sejak lama.

"Itu membuktikan bahwa pegawai KPK bukanlah dewa tapi manusia biasa. Kalau ini bisa terjadi bukan tidak mungkin ini sudah sering terjadi," ujar Saiful seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis, 8 April 2021.

Saiful pun merasa heran dengan aksi pencurian yang dilakukan pegawai KPK yang kini sudah dipecat. Kata Saiful, ia mengaku heran karena penghasilan pegawai KPK dinilai sudah melebih dari rata-rata pegawai pada umumnya.

"Kalau barbuk dicuri artinya memang sudah tepat harus ada yang mengawasi KPK," kata Saiful.

Karena kata Saiful, sewaktu-waktu pegawai KPK juga bisa melakukan tindak pidana, bahkan pelanggaran etika dalam menjalankan tugasnya.

"Di situlah peran Dewas untuk lebih jeli melakukan kontrol tidak hanya kepada Komisioner KPK, tapi juga kepada penyelidik, penyidik bahkan karyawan KPK," kata Saiful.

Akan tetapi, Saiful masih melihat adanya problem jabatan Dewas karena bukan pejabat negara yang disebut dalam Undang Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

"Sehingga mana mungkin Dewas yang bukan pejabat negara lebih leluasa melakukan kontrol terhadap Komisioner KPK yang kedudukannya sebagai Pejabat Negara," tutur Saiful.

Saiful pun mengusulkan, agar lembaga pengawas kinerja kelembagaan negara terpusat dan tersentral pada satu lembaga pengawas.

Tujuannya, untuk semua dengan mengintegrasikan lembaga pengawas lainnya seperti DKPP, Komisi Yudisial dan lembaga pengawas lainnya. "Contoh misalnya dengan memfungsikan Komisi Yudisial dengan wewenang yang luas salah satunya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Komisioner KPK dan lembaga lainnya," kata Saiful.

KPK memecat anggota Satgas Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) berinisial IGA. Dia menebus sebagian emas batangan yang digadaikan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean usai membacakan amar putusan kepada pegawai KPK yang terbukti mengambil barang bukti emas batangan sebagai 1,9 kilogram.

Tumpak menjelaskan, IGA mengambil emas batangan itu pada awal Januari 2020 secara bertahap.

"Ketahuannya pada saat barang bukti mau dieksekusi sekitar akhir Juni 2020," ujar Tumpak kepada wartawan, di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 8 April 2021.

Sebagian emas batangan yang diambil itu, kata Tumpak, sudah digadaikan oleh IGA. Yang lainnya disimpan mungkin belum digadaikan, nantinya akan digadaikan tapi yang diketahui sebagian digadaikan.

Kemudian, emas batangan itu berhasil ditebus oleh IGA setelah menjual tanah warisan orang tuanya yang ada di Bali. Nilai (uang) barang buktinya sendiri belum tahu. Jumlah itu akan dinilai oleh KPKNL. Berat emas yang dicuri itu mencapai 1,9 kilogram.