Pakar Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih, mengatakan peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sejatinya akan membuat sistem lebih tertata.
- Cak Imin Batal Buka MTQ Internasional, Bupati Tanah Laut Diduga Diintimidasi
- Sandiaga Gabung PPP, Incar Posisi Cawapres?
- HUT RI, AHY Ajak Semua Elemen Rawat Persatuan dan Demokrasi
Baca Juga
“KPK ini kan berdiri sendiri ya, lembaga mandiri yang di bawah presiden, tetapi kan anggarannya dari negara. Jadi menurut saya, sebetulnya sistem penggajiannya itu diatur oleh negara,” kata Yenti, kemarin.
Yenti mengatakan tidak ada beda antara penyidik di KPK dengan penyidik Kejaksaan Agung yang juga ASN. Dia justru melihat kinerja penyidik Kejagung yang sudah terlebih dahulu berstatus ASN lebih banyak mengungkap kasus dan menyelamatkan uang negara.
“Apa sih bedanya penyidik KPK dan penyidik Kejaksaan Agung? Sama kok kerjanya. Malah kerjanya lebih banyak Kejagung berapa triliun (menyelamatkan aset negara), KPK hanya 300 miliar,” kata Yenti.
Yenti juga menganggap keberadaan Wadah Pegawai (WP) KPK tidak jelas. Oleh karena itu, akan lebih tersistem bila para pegawai menjadi ASN.
“Jadi supaya ada suatu sistem kepegawaian yang sama, lagian kan wadah KPK enggak dikenal. Nomenklaturnya di mana? Selama ini kan namanya wadah pegawai, maka pegawainya tidak masuk ASN," jelasnya.
Terkait independensi yang dianggap akan berkurang di tubuh KPK bila para pegawai menjadi ASN, Yenti menepis hal itu. Meski berstatus ASN, pegawai KPK tetap diberi ruang independen dalam memberantas korupsi di Tanah Air.
“Saya tidak setuju kalau ada istilah kalau jadi ASN menjadi tidak independen, sementara penyidik korupsi itu ada di polisi dan kejaksaan,” katanya.
Yenti juga berharap Firli Cs bisa membuktikan profesionalitas dan independensi atas konsekuensi UU KPK yang baru, termasuk para pegawai KPK akan menjadi ASN. Hal ini untuk mengembalikan kepercayaan kepada publik.
“Publik harus percaya dan kita harus awasi itu Pak Firli dkk. Kita lihat, harus konsekuen mereka. Kan gagal MK-nya, ya sudah mereka harus menjawab dengan UU KPK, harus menunjukkan mereka independen dan profesional,” kata Yenti. 
- KPK Segera Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
- KPK Ingin Angkat Penyelidik dan Penyidik Sendiri
- Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Geledah Kantor PT Hutama Karya
