Pejabat Diingatkan untuk Tidak Gunakan Uang Daerah demi Cukupi Hasrat Pribadi

Ilustrasi. Foto : net
Ilustrasi. Foto : net

Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Aceh, Taufiq Abdul Rahim, mengkritik alokasi anggaran membeli telepon genggam dan bak mandi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Alokasi ini dinilai Taufiq keterlaluan.


“Padahal mereka digaji besar dengan segala tunjangan lain. Tapi tetap saja mencari-cari kesempatan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan uang negara,” kata Taufiq kepada Kantor Berita RMOLAceh, Ahad, 4 Juli 2021.

Taufiq juga mengatakan bahwa alokasi kebutuhan pribadi untuk kepentingan pejabat ini sangat bertentangan dengan kondisi rakyat Aceh yang saat ini masih terbelenggu kemiskinan.

Sikap itu, kata Taufiq, menunjukkan etika dan mental yang buruk. Alokasi dana publik untuk kepentingan pribadi ini juga cerminan perilaku korupsi yang kini semakin tak terbendung di Aceh, buah dari sikap hedonisme.

Belanja pribadi pakai uang negara ini juga dinilai Taufiq sebagai sikap memalukan. Karena saat ini, masyarakat juga tengah kesusahan akibat krisis ekonomi selama pandemi Covid-19. 

“Sikap itu sangat keterlaluan. Di tengah kondisi kemiskinan 15,43 persen dan pengangguran sekitar 893 ribu jiwa dan terus meningkat, pejabat malah semena-mena menggunakan anggaran daerah,” kata Taufiq.

Saat ini, kata Taufiq, pertumbuhan ekonomi Aceh masih rendah sekitar, hanya berkisar 1,83 persen. Peredaran uang rendah juga rendah. Demikian pula dengan produktivitas ekonomi.

Bahkan pada triwulan ketiga, atau semester dua tahun anggaran berjalan, belum terlihat tanda-tanda dilakukan penyusunan serta pengesahan APBA Perubahan (P) 2021.

Taufiq mengingatkan bahwa keperluan, kebutuhan, dan penyesuaian konsumsi serta pemenuhan keinginan untuk mengelola anggaran belanja publik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021 jangan hanya dipandang sebagai upaya untuk menunjang kinerja pejabat.