Pemangkasan Anggaran Rumah Duafa Dalam APBA Dinilai sebagai Kejahatan

Rumah duafa. Ilustrasi: merci.
Rumah duafa. Ilustrasi: merci.

Ketua Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Aceh, Taufiq A Rahim, menilai pencoretan rumah layak huni untuk masyarakat Aceh menjadi bukti Pemerintah Aceh tidak berpihak kepada rakyat. Taufiq juga menduga terdapat agenda tersembunyi dari Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Badan Anggaran DPR Aceh. 


“Mestinya pemerintah harus memberikan penjelasan yang transparan, karena ini merupakan program yang telah direncanakan sejak awa,” kata Taufik kepada Kantor Berita RMOLAceh, Kamis, 14 Januari 2021.

Taufiq menilai pemangkasan anggaran untuk membangun rumah duafa itu sebuah persoalan dan tanda tanya besar masyarakat dan berbagai kalangan. Pencoretan menjadi 780 buah itu juga dilakukan tanpa alasan dan tanpa diketahui sama sekali.

Padahal, kata Taufiq, rumah-rumah itu akan sangat membantu masyarakat miskin di Aceh untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Mengalihkan anggaran pembangunan rumah duafa tanpa alasan yang jelas dinilai Taufiq sangat melukai nurani. 

“Ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap APBA 2021,” kata Taufiq. "Ini jelas sebagai kejahatan terstruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan DPRA.”

Taufiq mengatakan hingga saat ini tidak ada alasan rasional yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk memangkas anggaran tersebut. Padahal, Aceh memiliki anggaran belanja yang relatif besar, yakni Rp 16,9 triliun dalam APBA 2021. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017-2022, Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan 30 ribu unit rumah. Setiap tahun, dalam lima tahun berturut-turut, seharusnya pemerintah membangun 6.000 unit. Saat ini, Pemerintah Aceh baru membangun 8.302 unit rumah duafa.