Pembajakan Demokrasi

Ilustrasi: shutterstock.
Ilustrasi: shutterstock.

TUGAS partai politik sesungguhnya adalah menjaga dan menyampaikan aspirasi rakyat. Sedangkan tugas legislatif adalah mengontrol dan menjadi penyeimbang bagi kekuasan.

Maka, bila ada makhluk politik yang mengingkari esensi dan substansi dari demokrasi, maka sesungguhnya mereka adalah penghianat demokrasi dan musuh rakyat. Itulah kenapa Montesquieu membagi kekuasaan menjadi trias politica, agar kekuasaan tidak dimonopoli segelintir orang.

Siapapun makhluk politik ini yang mengingkari esensi demokrasi, sesungguhnya adalah mengingkari dirinya sendiri sebagai makhluk politik dan menjadi penghianat demokrasi.

Kekuasaan pada prinsipnya harus dikontrol, apabila tidak, yang terjadi adalah pendominasian dan arogansi kekuasaan. Hal tersebut bila dibiarkan akan membahayakan tatanan demokrasi, lebih ganas lagi akan menyerang siapapun yang tidak sejalan dengan keinginan kekuasaan. Atau kekuasaan hanya dijadikan alat demi kepentingan nafsu para penguasa.

Pada dasarnya semua publik tau bahwa posisi Partai Demokrat sekarang berada di luar kekuasaan, oposisi itu mempunyai peran penting sebagai penyeimbang agar demokrasi bisa berjalan ideal. Jika kekuasaan menghancurkan oposisi, maka sesungguhnya mereka mengkhianati demokrasi dan rakyatnya.

Secara prinsip sebenarnya demokrasi dibangun atas dasar persamaan (egalitarianism) dan kebebasan (liberty) bukan arogansi dan kesewenang-wenangan. Karena kekuasaan adalah manifestasi dari penyerahan sebagian hak kebebasan dan kekuasaan masyarakat kepada penguasa atau negara, bila penguasa tidak menjalankan fungsinya sesuai kehendak rakyat, maka disini peran oposisi untuk mengingatkan penguasa melalui kritikan dan masukan.

Namun, apabila peran dan ruang oposisi dimatikan dengan cara-cara yang keji dan tak beretika. Maka sesungguhnya mereka telah menggali kubur untuk demokrasi.

Dalam pandangan Jurgen Habermas, demokrasi adalah bukan proses atau sistem yang dominatif, tapi bagaimana membangun kebebasan yang komunikatif agar kehendak publik atau amanat rakyat yang diberikan kepada penguasa bisa berjalan secara ideal. Namun cara-cara penguasa yang selalu arogan menandakan demokrasi ini dibangun dengan cara-cara dominatif, bukan komunikatif. Cara-cara inilah yang sesungguhnya merusak tatanan demokrasi yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan reformasi.

Bangsa ini sudah selayaknya bangga dengan Partai Demokrat yang menjadi oposisi, karena disaat yang sama semua partai di dominasi oleh penguasa. Upaya mendominasi yang dilakukan penguasa adalah bagian dari proses hegemoni negara pada rakyatnya. Bila dibiarkan terus tanpa ada upaya apresiasi dan penguatan pada oposisi, maka yang terjadi adalah pengerdilan demokrasi.

Selain persamaan dan kebebasan, demokrasi juga dibangun atas dasar keinginan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun apa yang sekarang kita lihat, kesejahteraan tidak tumbuh, ketidakadilan malah dipertontonkan. Mestinya sekarang saatnya pemerintah melakukan introspeksi lebih mendalam dengan berbagai musibah yang terjadi bertubi-tubi.

Kasus korupsi hadir silih berganti, hutang menumpuk, kemiskinan bertambah, begitu juga pengangguran tumbuh subur. Oknum yang berada di lingkaran kekuasaan mestinya bekerja keras untuk memperbaiki keadaan negara saat ini, bukan malah membuat onar, apalagi berupaya mengkudeta ketua umum partai.

Sungguh tercela perbuatan itu, selain berupaya melakukan penghianatan demokrasi, perbuatan itu juga merupakan cara kerdil yang tidak mendidik sama sekali. Semoga pemerintah segera menindak oknum yang melakukan pelanggaran-pelanggaran konstitusi dan penghianatan demokrasi ini. 

| Penulis adalah Kepala Biro Pembangunan Desa Tertinggal DPP Partai Demokrat.