Pembalakan Liar di Bener Meriah Marak, KPH III Diminta Bekerja Serius

Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH) meminta Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah III dan pihak terkait untuk serius menangani pembalakan kayu ilegal dan perusakan hutan di kawasan Bener Meriah. Mereka menilai pembalakan liar di kawasan itu semakin marak.


“Ini semangkin marak terjadi di kawasan hutan Bener Meriah. Dan ini menjadi persoalan serius dan menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat,” kata Hermanto, Humas P2LH, Selasa, 7 Juli 2020.

Dalam hal ini, kata Hermanto, KPH bertanggung jawab atas pengelolaan hutan seperti yang ditegaskan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016. Pasal 20 menerangkan KPH merupakan selaku Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan dapat melakukan pengawasan dan pembinaan teknis semua kegiatan kehutanan di lapangan.

"KPH wilayah III harus serius mengatasi pembalakan liar dan perusakan hutan, mengingat dari luasan tutupan hutan dari tahun ke tahun semakin meningkat," kata Hermanto.

Setiap tahun perambahan hutan semakin meningkat. Berkurangnya tutupan hutan akan menimbulkan pengaruh besar terhadap lingkungan. Aktifitas pembalakan liar seolah-olah dibiarkan di daerah tersebut.

"Jangan sampai perusakan lingkungan ini akan menimbulkan dampak dan kerugian besar bagi masyarakat," kata Hermanto.

Hermanto meminta KPH wilayah III, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Dinas Kehutanan Aceh juga beserta pihak terkait serius mengatasi hal ini dan segera turun ke lapangan. Jika terus dibiarkan, hutan berkurang karena aktivitas pembalakan liar. [r]