Pemenang Tender Gedung TIK Politektik Lhokseumawe Diduga Melanggar Hukum

Ilustrasi. Foto: Net.
Ilustrasi. Foto: Net.

Nasruddin Bahar, koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA), mengatakan pemenang tender Gedung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Lhoksemawe diduga melanggar hukum. Karena tidam memenuhi syarat ditetapkan sebagai pemenang.


"Pemenang tender yaitu PT. DTCM," kata Nasruddin, dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Juni 2022.

PT DTCM tersebut, kata dia, berhasil memenangkan tender dengan nilai penawaran Rp 32.831.775.582. Hal itu, kata dia, berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tentang Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Jurusan Tekhnik Informatika dan Komputer dengan nilai HPS Rp 35.000.029.422.

Nasruddin menjelaskan, dari hasil penelusuran lembaganya pada website lpjk.pu.go.id, pengalaman tertinggi PT tersebut hanya senilai Rp 8.796.849.000. Yaitu pada Pembangunan Gedung Pendidikan jurusan Ekonomi Syariah (FEBI) tahun 2015.

"Atas dasar itu, LPLA berpendapat bahwa pemenang tidak memenuhi syarat. Karena  untuk menghitung kemampun dasar yaitu kali Npt," sebut dia.

Nasruddin menyebutkan, pengalaman tertinggi dipersyaratkan harus mencukupi nilai Rp 11.600.000.000. Bahkan Pokja menggugurkan penawaran PT PDP yang mengajukan penawaran  lebih rendah dan menguntungkan negara, senilai Rp 32.704.520.921,45 dengan selisih penawaran Rp 127.254.000 dari pemenang.

"Pokja keliru menggugurkan penawaran PT. PDP dengan alasan salah pengetikan tahun dan tanggal pada surat pernyataan fakta komitmen," sebut dia.

Menurut Nasruddin, kesalahan penulisan tempat tanggal dan tahun tidak menggugurkan. Karena tanggal dan tahun tidak dievaluasi.

Bahkan, kata dia, Permen PU Nomor 10 Tahun 2021, Pasal 13 Ayat (3) disebutkan bahwa “Dalam hal penyedia Jasa Pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) telah ditetapkan sebagai pemenang tender, RKK Penawaran harus dimutakhirkan menjadi RKK Pelaksana.

"Artinya, jika ada beberapa perubahan tidak termasuk dalam perbuatan post bidding sebagaimana pengetikan nama tempat tahun dan tanggal pada surat fakta komitmen K3," ujar dia.

Nasruddin juga menyebutkan, alasan lain Pokja menggugurkan penawaran PT. PDP karena mengangkangi Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dalam dokumen pemilihan tentang tata cara evaluasi RK3.

Dia menilai, hal itu sangat fatal. Di mana Pokja pemilihan menetapkan Pemenang Tender sedangkan masa berlaku jaminan penawaran sudah berakhir.

“Jaminan penawaran berlaku sampai dengan 20 Maret 2022, sedangkan penetapan pemenang dilakukan tanggal 14 April 2022, artinya dokumen jaminan penawaran sudah kedaluarsa/sudah mati,” kata dia.

Nasruddin juga menyebutkan, di mana dalam klausul dokumen pemilihan disebutkan dengan jelas, bahwa jika masa evaluasi terlambat dilakukan yang mengakibatkan habisnya masa berlaku surat penawaran/jaminan penawaran jika dipersyaratkan, maka Pokja pemilihan mengirim surat permintaan perpanjangan masa berlaku surat penawaran/jaminan penawaran jika dipersyaratkan.

“Apabila penyedia tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran/jaminan penawaran maka dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi,” kata dia.

Padahal Pokja pemilihan tidak pernah mengirimkan surat kepada peserta tender sampai dengan diumumkannya calon pemenang pada tanggal 14 April 2022.

“Atas fakta tersebut maka kontrak yang sudah ditanda tangani harus batal demi hukum,” ujar Nasruddin.

Oleh karena itu, kata dia, LPLA meminta Kepala Kejaksaan Tinggi  (Kajati) Aceh agar melakukan penyelidikan terkait tender pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Jurusan Tekhnik Informatika dan Komputer melalui APBN Tahun 2022 senilai Rp 35.000.029.422.

“Kami sudah mengirimkan surat kepada Kajati Aceh agar kasus ini diproses sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku,” sebut Nasruddin.

LPLA, kata dia, menilai atas  perbuatan Pokja pemilihan tersebut, diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum dengan melakukan penyalahgunaan wewenang.