Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah Kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi bersama untuk mencegah penularan dan penyebaran virus polio pada anak-anak di Aceh.
- Bekas Anggota DPR Aceh Didakwa Korupsi Beasiswa Rp 3,5 Miliar
- Komisi V DPRA Kritik Rencana Pergeseran Masa Tanam Petani Aceh Besar Demi PON
- DPR Aceh: APBA 2024 Jangan Hanya Masalah Bagi-bagi Kue
Baca Juga
Ketua Komisi V DPR Aceh, M Rizal Falevi Kirani, mengatakan pemerintah berkoordinasi dengan Dinkes Aceh dan kabupaten/kota harus menjalankan akuratif preventif pemetaan sejak awal, mengenai penyebab temuan kasus polio di Kabupaten Pidie beberapa waktu lalu.
"Di saat Indonesia mengumumkan bahwa 2014 itu sebagai bebas polio dan ini di Pidie terjadi kepada anak anak menderita polio kan ini sebuah KLB (Kejadian Luar Biasa)," kata Falevi kepada Kantor Berita RMOLAceh, Rabu, 30 November 2022.
Falevi menyebutkan, cara yang paling efektif adalah melakukan pendataan tidak hanya berpusat di kabupaten Pidie, tapi seluruh Kabupaten/kota di Aceh wajib dilakukan pendataan terkait kasus virus polio tersebut.
"Kalau istilah orang Aceh, lumpuh layu apakah itu juga dikategorikan penyakit polio anak, kemudian step (demam) apakah itu juga bagian dari polio ini harus jelas klarifikasinya," ujar Falevi.,
Komisi V yang membidangi soal kesehatan ini kerap menyampaikan bahwa pemetaan awal dari tingkat kabupaten/kota itu sangat penting serta data by name by address. Sebab, pemerintah Indonesia telah menyatakan bebas polia, namun kenyataannya kasus itu masih ditemukan di Aceh.
Menurut politikus Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini, perlu penanganan serius terkait virus polio ini. Semua hal-hal yang berkembang dan diduga faktor alam penyebab terjadinya polio wajib dilakukan penelitian dan survey yang mendalam.
Falevi menyampaikan, pemerintah wajib memberikan edukasi kepada masyarakat secara detail dan jelas terkait bahaya, pencegahan, hingga penyembuhan paska terkena virus polio pada anak.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa Imunisasi polio itu bukan vaksin, sebab masyarakat masih alergi dengan vaksin. Edukasi untuk masyarakat ini penting agar mereka mau membawa anak-anaknya untuk diberikan imunisasi polio.
Edukasi dan sosialisasi ini bisa dilakukan secara terstruktur melalui Puskesmas, Posyandu, bahkan juga bisa disampaikan melalui media sosial dan pemberitaan media massa. Sehingga, outputnya benar-benar sampai kepada masyarakat.
"Ini yang preventif harus dilakukan bukan hanya mengobati tapi juga ada pencegahan. Sehingga masyarakat paham betul yang dikatakan dengan polio itu," jelasnya.
Dia mengimbau, masyarakat bisa sadar terkait pengetahuan virus polio tersebut serta meningkatkan kewaspadaan bahwa polio masih ada di Aceh. Menurutnya, polio itu adalah penyakit yang membahayakan pertumbuhan anak.
"Kita akan melakukan pengawasan dan juga dalam waktu dekat kita panggil Dinkes Aceh sejauh mana dan apa yang dilakukan sehingga tidak ada program yang tidak bermanfaat," ujar Falevi.
- Reza Saputra Dilantik jadi Kepala BPKA
- BMKG Ingatkan Warga Bener Meriah dan Pidie Waspadai Titik Panas
- Pemerintah Aceh Pastikan akan Tetap Gelar Pawai Takbir Keliling Idul Fitri 1445 H
