Pemerintah Aceh Diminta Cari Solusi Konflik Gajah dengan Manusia

Yahdi Hasan. Foto: RG.
Yahdi Hasan. Foto: RG.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh mencari solusi penyelesaian konflik manusia dengan gajah, yang terus terjadi di Aceh.


Anggota Komisi II DPR Aceh, Yahdi Hasan mengatakan, konflik antara manusia dengan hewan lindung tersebut terus terjadi hingga kini, yang mengakibatkan banyaknya kematian gajah. Disisi lain, masyarakat yang terdampak juga mengalami kerugian.

"Solusi yang kita berikan kepada pemerintah Aceh melalui dinas terkait mencari program dan trobosan supaya gajah itu jangan turun ke desa-desa dan merusak kebun warga," kata Yahdi Hasan kepada Kantor Berita RMOLAceh, Kamis, 11 Maret 2021.

Menurut Yahdi, pemerintah harus bergerak cepat menyelesaikan konflik manusia dengan gajah, agar populasi hewan lindung tersebut tetap aman. Disisi lain masyarakat juga berupaya menghalau gajah agar tak merusak kebun dan tanaman mereka.

"Namun tidak bisa juga kita salahkan manusia. Sebagai manusia dan rakyat layak hidup dan menghidupi keluarganya mereka juga butuh mata pencaharian. Sehingga mau tidak mau mereka juga harus berjuang di hutan," ungkap Yahdi.

Politikus Partai Aceh (PA) ini menyebutkan, Komisi II DPR Aceh telah menyampaikan persoalan konflik gajah ini kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, agar masalah ini bisa diselesaikan secara baik.

"Kita sudah sampaikan ke Dinas DLHK juga BKSDA, kenapa sering terjadi di Aceh konflik gajah dengan manusia. Inikan terusiknya gajah yang habitatnya sudah terganggu, sehingga gajah tersebut merasa risih," ujarnya.

Menurut Yahdi, Pemerintah Aceh melalui dinas terkait harus punya program serta troboson untuk menyelesaikan konflik gajah dengan manusia. Hal ini tentu untuk memberikan rasa aman kepada warga saat berkebun dan tetap menjaga populasi gajah di Aceh.

Oleh karena itu, Yahdi menyarankan pemerintah menginisiasi program penanaman pohon-pohon berusia tua yang tak didekati oleh gajah. Hal itu, kata Yahdi sudah pernah dan berhasil dilakukan oleh masyarakat setempat.

"Kita juga menyarankan agar ditanam tumbuh-tumbuhan berjenis tua hingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Disamping juga untuk mencegah erosi dan banjir dikawasan tersebut," kata dia.

Yahdi mengatakan, semua pihak harus bekerjasama mengatasi konflik gajah di provinsi paling barat Indonesia ini. Apalagi kata Yahdi, konflik gajah dengan masyarakat adalah persoalan sama-sama mencari makan.

"Hal ini juga harus dikoordinasi dengan BKSDA, karena tanggungjawab gajah itu ada di BKSDA," ujarnya.