Pemerintah Aceh Diminta Tertibkan Penebangan Liar

Banjir yang merendam Aceh Timur beberapa waktu lalu. Foto: ist.
Banjir yang merendam Aceh Timur beberapa waktu lalu. Foto: ist.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Yahdi Hasan mendesak Pemerintah Aceh melalui Dinas terkait untuk mencari solusi terkait beberapa daerah di Aceh yang terjadi banjir akibat intensitas hujan tinggi, bahkan sampai merenggut korban jiwa.


"Kami sudah beberapa kali menyampaikan kepada pemerintah Aceh terutama kepada dinas terkait. Adanya penanaman pohon yang berusia tua antara hutan rakyat dan hutan lindung. Kita juga minta ditertipkan penebangan liar," kata Yahdi Hasan kepada Kantor Berita RMOLAceh, Senin, 29 Maret 2021.

Politikus Partai Aceh (PA) ini menyampaikan, maraknya penebangan liar dan perambahan hutan menjadi lahan sawit juga menjadi faktor terjadinya banjir, disamping juga intensitas hujan yang tinggi.

Hal ini, kata Yahdi sangat berdampak pada lingkungan sekitar, apalagi banjir sampai merendam pemukiman, lahan perkebunan, dan areal persawahan masyarakat. Akibatnya, aktivitas masyarakat terganggu, mulai dari gagal panen, hingga tak bisa mengangkut hasil perkebunan.

"Penyebab banjir dan longsor itukan karena adanya penebangan liar. Hari ini kita tetap menerapkan hukum apabila ada orang penebangan liar tangkap dan penjarakan," ujar Yahdi.

Menurut Yahdi, persoalan hukum bagi pelaku pembalakan liar tidak bisa menyelesaikan masalah, malah justera menambah masalah yang baru Oleh karena itu, lanjut Yahdi, pihaknya meminta ketegasan pemerintah untuk mencari solusi terkait hal ini. 

"Ini tidak menyelesaikan masalah, nah kalau ada masalah jangan diselesaikan dengan masalah dan jangan menimbulkan masalah baru," ungkapnya.

Yahdi menilai Pemerintah Aceh melalui dinas terkait perlu melakukan penanaman pohon-pohon yang berusia tua. Pohon tersebut disamping bisa menahan dari banjir dan longsor juga bisa bermanfaat untuk masyarakat misalnya seperti buah.

"Supaya masyarakat tidak lagi merambah hutan yang lebih luas, dan ini sudah kita sampaikan kepada pemerintah Aceh melalui dinas terkait," pungkasnya.