Pemerintah Aceh membantah bahwa Rp 1,2 triliun dari APBA digunakan untuk biaya pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Anggaran itu disebut dana sharing antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
- APBA 2024 Belum Dibahas, Pimpinan Parpol Perlu Tegur Kadernya di DPR Aceh
- Tanpa Dihadiri DPR Aceh, ARD Gelar Diskusi Pembahasan R-APBA 2024
- DPR Aceh Minta BPBA Serius Tangani Bencana Banjir di Aceh
Baca Juga
"Dari Rp 1,2 triliun itu nanti ada sharingnya, APBA berapa dan pemerintah pusat berapa. Tapikan asumsi orang bahwa seakan-akan itu penggunaan APBA untuk PON, sebenarnya nggak," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Rabu, 27 September 2023.
Muhammad MTA, menjelaskan, bahwa karena ini event nasional dan Aceh menjadi tuan rumah, tidak mungkin tak ada dana sharing dan hal itu normatif disetiap event-event pasti ada.
"Tapi untuk pembangunan venue dan sebagainya itu sudah ditanggung oleh pusat. Misalnya, rehab berat Stadion Harapan Bangsa," sebutnya.
Menurut dia, anggaran Rp 1,2 triliun merupakan hitungan kasar dan itu adalah asumsi dana yang tidak cukup untuk pelaksanaan PON. Di mana ada pembelian alat, konsumsi, serta transportasi.
MTA menyebut, bahwa dana sebesar Rp 1,2 triliun itu sedang dihitung oleh PB PON untuk pelaksanaan. Selain itu, setiap kontingen dari provinsi akan menanggung biaya kontribusi.
"Kalau dikatakan menggunakan APBA, nggak mungkin. Kita baru ada dana sharing karena kita tuan rumah dan karena ini event nasional," jelas dia.
Disisi lain, kata MTA, Pemerintah Aceh menginginkan biaya pelaksanaan PON semaksimal mungkin tidak menggunakan anggaran yang bersumber dari APBA. Menurutnya, event nasional bakal ada sponsor yang bisa menghasilkan pendapatan untuk PB PON.
"Jadi Pemerintah Aceh berupaya semaksimal mungkin tidak menggunakan APBA untuk biaya pelaksanaan PON ini," ujarnya.
Dia mendorong semua stakeholder agar bersatu melakukan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, agar upaya tidak menyentuh anggaran APBA untuk PON bisa terlaksana.
"Kita lobi pemerintah pusat caranya kita jangan ribut-ribut. Tapi kalau ada agenda politik, serang ini serang itu, nggak bagus bagi Aceh," kata dia.
MTA mengatakan, bahwa kondisi fiskal Aceh berkurang dan hal ini juga menjadi pertimbangan lobi-lobi anggaran kepada pemerintah pusat dan para sponsor untuk ajang olahraga nasional ini.
Dimana kebijakan ini dilakukan agar dana Rp 1,2 triliun untuk pelaksanaan PON ini harus dipikir bersama-sama dengan sumber pendapatan lain sehingga tidak mereduksi (memotong) anggaran Aceh.
"Jadi kita harus berpikir positif. Jangan sampai berpotensi ada serangan kepada pemerintah yang dapat dianggap kita tidak berkomitmen terhadap ini," kata MTA.
- APBA 2024 Belum Dibahas, Pimpinan Parpol Perlu Tegur Kadernya di DPR Aceh
- Seluruh Bank di Aceh Bebaskan Biaya Transfer Selama PON 2024
- Tanpa Dihadiri DPR Aceh, ARD Gelar Diskusi Pembahasan R-APBA 2024
