Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ahmad Doli Kurnia, mengatakan agar pemerintah pusat objektif dan transparan dalam memilih orang yang tepat sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.
- LPSK Diminta Ambil Peran Ungkap Kebenaran Peristiwa Penganiayaan Warga Aceh
- Nasdem Deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres, Herzaky: Sudah Komunikasi dengan Demokrat dan PKS
- Serius Berkoalisi, Hari Ini Gerindra dan PKB Resmikan Kantor Sekretariat Bersama
Baca Juga
"Kita berharap pemerintah bisa objektif, bisa juga transparan, harus membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder politik agar orang-orang yang ditempatkan itu benar-benar orang-orang yang netral," kata Doli Kurnia, seperti beritakan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa, 21 September 2021.
Doli mengingatkan, agar Plt yang dipilih bisa berdiri netral atau tidak memiliki keberpihakan pada satu kekuatan tertentu, apalagi kekuatan politik.
"Berbahaya kalau misalnya yang ditempatkan itu posisinya tidak netral dan kemudian berpihak pada suatu kekuatan politik tertentu," katanya.
Menurut dia, Plt kepala daerah harus cakap dalam berkomunikasi. Pasalnya, mereka akan berhadapan dengan aktor politik dalam pembahasan kebijakan bersama DPRD.
"Kalau dia tidak pintar-pintar, mungkin dia belum terbiasa menghadapi suasana politik di DPR dan segala macam itu akan mempengaruhi pada keputusan yang penting dalan menjalankan roda pemerintahan itu," ujar Doli.
- Anies Nginap di Rumah, jadi Jawaban Arah Dukungan UAS
- Dihadapan Ulama, Prabowo Mengaku Punya Hubungan Emosional dengan Aceh
- Anies akan ke Aceh Awal Desember, Ini Komentar Pengamat Politik
