Pemerintah Indonesia akan menentukan sikap dalam hubungan dengan Afganistan dan Taliban. Hal ini akan tercermin dalam pertemuan bersama perwakilan Taliban di Doha, Qatar.
- Gerhana AS Momentum Terang Indonesia?
- Sempat Ditahan di Malaysia, Dua Nelayan Aceh Dipulangkan ke Indonesia
- Debat Cawapres, Ambisi Gibran: Indonesia Raja Energi Hijau Dunia
Baca Juga
Dalam pertemuan ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk mendapatkan informasi ihwal situasi riil di Afghanistan. Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Retno mengungkapkan hasil dari pertemuan singkat itu akan menjadi bahan pertimbangan Indonesia menyatakan sikap terkait Afghanistan.
"(Tujuan kami) antara lain untuk melakukan compare mengenai situasi Afghanistan saat ini dan proyeksi ke depan, sehingga akan memudahkan kita unyuk mengambil keputusan ke depan," kata Retno, Kamis, 2 September 2021.
Retno mengakui ada beberapa pesan yang akan disampaikan atas nama Indonesia kepada Taliban. Terutama, untuk sebisa mungkin membentuk pemerintahan yang inklusif. Pemerintah Indonesia juga meminta jaminan Afghanistan tidak akan digunakan sebagai breeding and training ground bagi aktivitas kelompok teroris.
“Dan ketiga, pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan," kata Retno.
Dalam pertemuan itu, pemerintah juga ingin menegaskan posisi Indonesia yang tidak memiliki vested interest di Afghanistan. Satu-satunya keinginan di Indonesia adalah melihat Afghanistan yang damai stabil dan makmur.
Afganistan sendiri menegaskan mereka akan memberikan ruang lebih luas kepada perempuan. Sebelumnya, Taliban menerapkan implementasi ketat terhadap hukum Islam terhadap wanita pada periode kepemimpinan mereka antara 1996-2001.
Pada masa itu, wanita tidak diberi porsi untuk menjalankan profesi, pendidikan dan peran publik. Namun, sejauh ini kekhawatiran itu agaknya mampu ditepis dengan fakta yang terjadi di lapangan.
Meski di bawah kendali Taliban, Afghanistan tetap menjadi negara yang membuka peluang bagi wanita untuk mengisi peran publik serta menjalankan pekerjaan mereka.
Pantauan di lapangan, kehidupan sehari-hari hingga saat ini berjalan relatif normal. Bahkan perwakilan Taliban mengumumkan kepada publik bahwa wanita diperbolehkan untuk bekerja di pemerintahan. Tetapi mereka tidak dimungkinkan untuk bekerja di posisi kabinet tinggi.
Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, menegaskan bahwa hak-hak wanita akan dilindungi dalam batas-batas hukum Islam. “Wanita akan sangat aktif di masyarakat, tetapi dalam kerangka Islam.” 
- Gerhana AS Momentum Terang Indonesia?
- Bernegosiasi dengan Taliban
- Sempat Ditahan di Malaysia, Dua Nelayan Aceh Dipulangkan ke Indonesia
