Akademisi Universitas Syiah Kuala, Amri, mengatakan pemerataan ekonomi di Aceh tidak dilakukan dengan baik. Padahal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah besar. Bahkan dia menyebut semua yang terjadi di Aceh secara autopilot.
“Kemiskinan dan kesejateraan masyarakat Aceh tidak berdampak dengan adanya pemerintah Aceh," kat aAmri dalam sebuah dialog interakti di Banda Aceh, Kamis, 29 April 2021.
Pemerintah Aceh, kata Amri, harus mengakui data Badan Pusat Statistik. Karena data yang diperoleh juga dipakai oleh kementerian.
Menurut Amri, tidak ada khilafiyah dengan kemiskinan Aceh, sudah valid, sudah jelas alat ukurnya, yang perlu diperbaiki adalah kebijakan dari Pemerintah Aceh. Seperti, perencanaan dan manajemen anggaran di Aceh harus tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
Menurut Amri, Pemerintah Aceh harus ada iktikad baik dalam dalam mengentas kemiskinan. Jika tidak, kata dia, maka apapun yang dilakukan oleh elemen lain tidak ada berguna apa-apa.
Di saat yang sama, kata dia, Pemerintah Aceh juga tidak memiliki sosok wakil gubernur yang berfungsi penting untuk mengawasi dan menjalankan program pemerintahan untuk mengentaskan kemiskinan.
Akademisi Universitas Muhammadiyah, Taufik Abdul Rahim, mengatakan penyebab kemiskinan di Aceh karena belanja operasional APBA sangat besar untuk kepentingan birokrasi ketimbang masyarakat Aceh.
“Pemerintah Aceh telah melakukan kesalahan kebijakan yang fatal, karena dengan dana APBA yang tersebesar ke lima di Indonesia tapi rakyatnya menjadi termiskin nomor enam nasional,” kata Taufik.
Seharusnya, kata Taufik, Pemerintah Aceh membangun dengan serius berdasarkan indikator-indikator pembangunan yang dapat mereduksi kemiskinan.
Menurut Taufik, Pemerintah Aceh juga tidak bekerja maksimal untuk membangun Aceh. Selain anggaran belanja pegawai tinggi, juga cenderung APBA Aceh hanya di kuasai elit.
Menurut Taufik, masih banyak program dari Pemerintah Aceh belum berjalan dengan baik. Seperti pembangunan enam ribu rumah dhuafa dan program kesejahteraan lainnnya untuk rakyat.
“Pemerintah, termasuk DPR Aceh didalamnya dan birokrasi saat ini kompetensinya sangat rendah dibanding dengan anggaran yang mereka dikelola. Ini menjadi sulit untuk keluar dari kemiskinan Aceh,” kata Taufik. 
- Universitas Syiah Kuala Raih Peringkat 11 Terbaik di Indonesia
- Pj Gubernur Aceh Diminta Percepat Implementasi APBA 2024
- Stok BMHP di Sejumlah Rumah Sakit Pemerintah Aceh Dikabarkan Kosong
