Pemkab Aceh Besar Diminta Jelaskan Blue Print Kanal Krueng Aceh dan IMB Gedung ANRI

Gerakan Independen Advokasi Rakyat meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kota Banda Aceh mencabut tentang perintah pembongkaran yang ditujukan kepada warga di sekitar bantaran sungai kanal Krueng Aceh. Mereka juga meminta Balai Wilayah Sungai Sumatra 1 menunjukkan Blue Print Kanal Banjir Krueng Aceh.


“Masyarakat harus tahu blue print itu,” kata Koordinator Gerakan Independen Advokasi Rakyat, Rafsanjani, kepada rmolaceh.id, Rabu, 21 Oktober 2020.

Masyarakat, kata Rafsan, perlu dilibatkan dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan pascapergusuran yang dialami warga pada lahan tersebut. Selama ini, setelah perintah penertiban itu terbit, muncul kecurigaan bahwa lahan itu akan digunakan oleh lembaga lain.

Rafsan juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menjelaskan secara hukum terkait keberadaan Gedung Arsip Statis milik Arsip Nasional Republik Indonesia yang berdiri di bantaran kanal yang ditertibkan itu. Jika pemerintah berencana menertibkan kanal itu, seharusnya gedung milik ANRI itu harus ditertibkan juga.

“Membiarkan gedung itu berdiri di bantaran sungai, di lokasi terlarang, itu jelas melanggar aturan. Karena itu pemerintah kabupaten harus menjelaskan secara rinci mengapa izin mendirikan bangunan untuk gedung itu bisa dikeluarkan meski melanggar aturan,” kata Rafsan.

Kebijakan penertiban itu juga dinilai Rafsan tidak tepat. Seharusnya pemerintah memberikan sejumlah stimulus agar masyarakat tetap dapat menggerakkan roda ekonomi mikro di tengah pandemi Covid-19. Terutama di saat lahan di kanal itu, 80 persen, dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk mencari sumber pendapatan. Penertiban itu, kata Rafsan, menyebabkan mereka kehilangan mata pencarian.

Selain itu, kata Rafsan, penataan Kawasan Kanal Banjir Krueng Aceh seharusnya memiliki perencanaan pembangunan terlebih dahulu. Perencanaan pembangunan tersebut terintegrasi dengan fungsi lahan di tempat kanal bajir serta melibatkan masyarakat sekitar sebagai upaya peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat oleh pemerintah daerah.

"Sangat kontras Ketika masyarakat kecil diingat oleh petugas untuk melakukan pembongkaran tapi bangunan-bangunan permanen di kawasan tersebut dibiarkan,” kata Rafsan.

Sebelumnya, Koordinator Forum Masyarakat Kawasan DAS Krueng Aceh, Fakhrurrazi, menilai kebijakan pemerintah tersebut tak berkaitan dengan banjir yang melanda Banda Aceh dan Aceh Besar. “Artinya, tidak ada hal yang mendesak saat pemerintah memutuskan untuk menata kanal Krueng Aceh,” kata Fakhrurrazi.