Pemko Banda Aceh Lanjutkan Pembangunan IPAL di Gampong Pande

Makam raja-raja Aceh di Gampong Pande. Foto: Fakhrurrazi.
Makam raja-raja Aceh di Gampong Pande. Foto: Fakhrurrazi.

Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh kembali melanjutkan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di gampong Pande. Proyek ini terhenti akibat ditemukan banyak situs cagar budaya Aceh, seperti makam raja-raja Aceh, di lokasi itu.


"Proyek IPAL di Gampong Pande Kota Banda Aceh dilanjutkan setelah ada kesepakatan bersama, disepakati dengan tetap menjaga situs sejarah yang ada di lokasi pembangunan," kata Kepala Dinas PUPR Banda Aceh T Jalaluddin di Banda Aceh, Jumat, 26 Februari 2021.

Kesepakatan melanjutkan pembangunan IPAL itu setelah dilakukan rapat bersama antara pemerintah kota dengan dewan kota, tim arkeologi Universitas Syiah Kuala, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Aceh, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Kepala Desa Pande, dan para pewaris kerajaan Aceh serta tokoh masyarakat lainnya. 

Mereka menyetujui pembangunan IPAL dan jaringan air limbah domestik Banda Aceh dilanjutkan dengan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Gampong Jawa, Gampong Pande dan stakeholder terkait lainnya. Jalal mengatakan proyek pembangunan IPAL tersebut juga dilanjutkan dengan syarat melakukan review desain dengan memperhatikan keberadaan situs cagar budaya.

Jalal mengatakan masyarakay tak perlu khawatir dengan situs cagar budaya yang berada di lokasi pembangunan IPAL tersebut. Bahkan, pembangunan pekerjaan diminta untuk didampingi oleh Tim Ahli Cagar Buraya (TACB) Aceh.

Hal tersebut dilakukan apabila pada saat pekerjaan pembangunan berlangsung ditemui kembali situs arkeologi baru, maka seluruh instansi yang terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota siap melakukan penyelamatan arkeologi. 

“Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan baik dari segi hukum maupun segi sosial budaya,” tambahnya lagi," kata Jalal.

Sementara itu, kata Jalal, surat Pemko Banda Aceh yang ditunjukan pada Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan nomor 660/0253 tertanggal 16 Februari 2021, oleh Wali Kota Aminullah bersifat umum dan bukan atas permintaan sepihak.

Jalal memastikan pernyataan yang menyebutkan wali kota tidak cinta dengan warisan budaya sangat tendensius. Dia berharap tidak ada pihak yang mencela. Wali kota meneruskan setelah adanya kesepakatan bersama.

Jalal mengatakan rapat masih akan tetap berlanjut dalam waktu yang belum ditentukan. Namun, setiap langkah yang diambil tentunya akan melalui proses musyawarah semua pihak. 

Proyek pembangunan IPAL di Banda Aceh terhenti pada 2017. Penghentian itu terpaksa dilakukan karena banyak penemuan situs sejarah seperti batu nisan yang diduga milik para raja-raja masa kerajaan Aceh tepatnya di lokasi pembangunan instalasi tersebut.