Pendaftar Capai Ratusan, Kader Pengawas Pemilu Diharapkan Dapat Menjaga Demokrasi

Ilustrasi. Foto : Bawaslu
Ilustrasi. Foto : Bawaslu

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh mencatat telah menerima 615 pendaftar Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang diluncurkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia 18 wilayah di Aceh.


"Kita harapkan peminat terus meningkat, mengingat tahun ini Panwaslih Provinsi Aceh dipercayakan kembali, dan mendapatkan jumlah yang besar untuk kabupaten atau kota dalam merekrut peserta SKPP," kata Koordinator Divisi Pengawasan Panwaslih Propinsi Aceh, Marini, Rabu, 26 Mei 2021.

Marini mengatakan Panwanlih pada tahun ini mendapatkan alokasi yang lumayan besar yang diberikan untuk 18 kabupaten atau kota oleh Bawaslu RI, jumlahnya mencapai ribuan.

Panwaslih daerah yang mendapatkan kesempatan merekrut adalah Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Pidie Jaya, Pidie, Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan.

Panwaslih Aceh, kata Marini, akan berupaya semaksimal mungkin untuk terus mensosialisasikan informasi tentang pendaftaran SKPP dasar tahun 2021 ke seluruh pelosok daerah di Aceh. Hal itu guna  membumikan pengawasan partisipatif dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Marini mengatakan sekolah kader pengawas pemilu merupakan ikhtiar Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut bersama mengawal dan mengawasi jalannya demokrasi di Indonesia.

Marini menyebutkan program SKPP memiliki beberapa tahapan. Salah satunya, proses rekruitmen peserta secara ketat dan selektif dalam mengikuti pendidikan, dari pendidikan tingkat dasar, menengah dan lanjut. Kegiatan itu, digelar secara luring pada Juni - Oktober 2021.

"Kita mengimbau dan mengajak kepada para anak muda mudi  untuk mengikuti program SKPP tahun 2021 ini, dapat langsung melalui link https://skpp.bawaslu.go.id/registrasi/," kata Marini.

Marini mengatakan program SKPP sendiri bertujuan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia khususnya di Aceh.