Direktur Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, Aida Ratna Zulaiha, mengatakan akan mengusulkan program muatan lokal tentang antikorupsi di berbagai tingkatan sekolah-sekolah. Namun dia mengatakan tata kelola sekolah juga harus bebas dari praktik korupsi.
- KPK Segera Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
- KPK Ingin Angkat Penyelidik dan Penyidik Sendiri
- Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Geledah Kantor PT Hutama Karya
Baca Juga
"Pendidikan antikorupsi menjadi pembaharuan untuk anak-anak didik," kata Aida dalam acara monitoring dan evaluasi peraturan implementasi pendidikan antikorupsi di Dinas Pendidikan Aceh, Kamis, 25 Maret 2021.
Aida mengatakan dalam menerapkan pendidikan tentang anti korupsi tersebut tidak hanya sebagai mata pelajaran saja. Namun, lingkungan pendidikan harus juga menunjukkan tata kelola bebas dari korupsi.
Meski memiliki muatan lokal antikorupsi, tetap saja yang akan ditiru adalah praktik suap menyuap. Seperti ketika masuk murid baru, prestasi siswa, akreditasi sekolah, membocorkan soal dan jawaban.
"Hal tersebut tidak boleh dilakukan. Padahal anak didik belajar anti korupsi, di lingkungannya melakukan korupsi. Guru-guru di sekolah harus memberi teladan," kata Aida.
Selain itu, kata Aida, mengenai sistem pengadaan barang dan jasa harus bagus. Tidak boleh ada suap menyuap. Upaya mendidik pelajar agar enggan korupsi, kata Aida, tidak cukup hanya di dalam kelas. Lingkungan sekolah juga harus mengajarkan hal yang sama.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Alhudri, mengatakan muatan lokal tentang pendidikan antikorupsi adalah usulan yang sangat baik.
"Akan kita usulkan sehingga resmi. Kalau sudah resmi, sekolah-sekolah tidak sulit melaksanakannya. Tadi itu sempat saya minta kepada KPK kemungkinan bisa menjadi muatan lokal," kata Alhudri.
Alhudri menjelaskan sebanyak 41 persen anggaran di Dinas Pendidikan dianggarkan untuk jasa guru-guru. Hanya enam persen saja untuk pembangunan fisik.
Alhudri mengatakan hal tersebut bukan berarti Pemerintah Aceh tak membutuhkan pembangunan fisik. Saat ini, kata Alhudri, pembangunan fisik masih tidak terlalu mendesak.
"Orientasinya tidak hanya fisik. Jika ada sekolah-sekolah yang melebihi kapasitas maka akan dibangun ruang kelas baru," kata Alhudri. 
- KPK Segera Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
- KPK Ingin Angkat Penyelidik dan Penyidik Sendiri
- Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Geledah Kantor PT Hutama Karya
