Penegak Hukum Abdya Diminta Jangan Ubrak-abrik Hukum untuk Lindungi Pelanggar Syariat

Ketua OKK Pengurus Wilayah Pemuda Muslim Indonesia-Aceh, Rahmad Wahyu. Foto: ist
Ketua OKK Pengurus Wilayah Pemuda Muslim Indonesia-Aceh, Rahmad Wahyu. Foto: ist

Ketua OKK Pengurus Wilayah Pemuda Muslim Indonesia-Aceh, Rahmad Wahyu, meminta penegak hukum di Aceh Barat Daya jangan mengubrak-abrik aturan dalam memutuskan perkara Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP), SA, bersama enam rekannya yang digerebek saat sedang bermain judi di Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, Kamis lalu.


“Penegak hukum dari kepolisian dan Wilayatul Hisbah (WH) harus menjalankan proses hukum yang sudah diterapkan dalam qanun syariat Islam, yaitu maisir atau judi,” kata Rahmad alias Rahmad Suak yang juga putra asli Abdya, dalam keterangan tertulis, Senin, 13 September 2021.

Sebagai publik figur di Abdya, kata Rahmad, SA harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan qanun syariat Islam yang sudah ditetapkan. Karena siapapun yang melanggar hukum syariat Islam di Aceh harus dicambuk.

Menurut Rahmad, moralitas KIP Abdya tercoreng dan terindikasi tidak kompeten dalam menghadirkan pemimpin yang bersih dan bermoral. “Jika di kebun saja masih berpikir untuk berjudi. Maka dapat dicurigai perhitungan suara diajang pemilu dan pilkada berkemungkinan juga dipertaruhkan dengan hitung-hitungan judi,” kata Rahmad.

Rahmad menjelaskan keberadaan KIP sangat penting dalam menghadirkan sosok pemimpin yang sesuai diharapkan masyarakat. Untuk itu, kata dia, keberadaan lembaga tersebut menjadi harapan warga.

“Keberadaaannya benar-benar independen dan terhindar dari prilaku-prilaku buruk lainnya,” kata Rahmad. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh, dan peraturan daerah Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di Aceh, sedangkan teknis pelaksanaan lainnya dirinci dalam Qanun dan Peraturan KPU.

Sebelumnya, Kepala Unit Tipiter, Ipda Fajaruddin, mengatakan tujuh pelaku perjudian tidak tahan tahan. Meski demikian, perkara tetap berlanjut.

“Untuk perkara tetap lanjut hanya saja tidak dilakukan penahanan, akan tetapi wajib lapor setiap hari,” kata Ipda Fajaruddin, Sabtu, kemarin.

Fajaruddin menjelaskan tidak ditahannya Ketua KIP Abdya dan enam pelaku perjudian bukan karena sudah dilakukan penangguhan, tetapi memang tidak ditahan hanya saja wajib lapor. “Bukan penangguhan, tetapi dikenakan wajib lapor dan perkaranya tetap diproses,” kata dia.